Darma Putra Rangkuti: Ranperda UMKM Dan Koperasi Harus Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha Lokal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara, Darma Putra Rangkuti, SHut, MSi, menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengembangan Pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Industri Kecil Menengah (IKM) disusun untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Darma Putra Rangkuti saat memimpin kunjungan kerja Bapemperda DPRD Sumut ke Kota Pematangsiantar dalam rangka menjaring masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Pelaku Koperasi, UMKM, dan IKM di Balai Kota Pematangsiantar, Senin (22/6/2026).
Menurut Darma, Ranperda tersebut merupakan salah satu program strategis yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan selaras dengan visi pembangunan daerah maupun program nasional yang dijalankan pemerintah pusat.
"Ranperda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Koperasi, UMKM, dan IKM memiliki peran yang sangat besar dalam menopang perekonomian dan menyerap tenaga kerja," ujarnya.
Politisi DPRD Sumut tersebut menjelaskan bahwa lebih dari 60 persen tenaga kerja di Indonesia terserap pada sektor UMKM, IKM, dan koperasi. Karena itu, keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan sekaligus dukungan pengembangan dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.
Darma mengatakan salah satu poin yang akan diperkuat dalam Ranperda tersebut adalah pengembangan sistem pemasaran berbasis digital. Langkah itu dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku UMKM dan IKM di Sumatera Utara mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola perdagangan.
"Kita akan memasukkan klausul-klausul yang mendorong digitalisasi pemasaran UMKM dan IKM. Ini penting agar produk-produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional," katanya.
Untuk menyempurnakan regulasi tersebut, lanjut Darma, Bapemperda DPRD Sumut melakukan serangkaian kunjungan kerja dan diskusi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan guna menghimpun berbagai masukan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, sejumlah daerah yang telah berhasil mengembangkan ekosistem UMKM berbasis digital, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, akan menjadi referensi dalam penyusunan regulasi tersebut.
"Kami ingin memperoleh informasi yang valid, konkret, dan sesuai kondisi daerah sehingga Ranperda yang dihasilkan nantinya benar-benar aplikatif, memberikan perlindungan hukum, serta mampu mempercepat pertumbuhan koperasi, UMKM, dan IKM di Sumatera Utara," tegasnya.
Darma berharap seluruh masukan yang diperoleh dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait dapat memperkaya substansi Ranperda sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut diterima Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi, serta dihadiri anggota Bapemperda DPRD Sumut Ahmad Hadian SPdI MAP, jajaran OPD, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. (id145)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…