Kejanggalan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Disorot
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): LPEM FEB UI menyoroti sejumlah kejanggalan dalam data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 yang dilaporkan mencapai 5,61 persen. Lembaga tersebut menilai angka pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan terlalu tinggi karena dipengaruhi faktor sementara serta adanya inkonsistensi dalam data sektoral yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu dicermati lebih dalam karena terdapat kontradiksi pada data sisi produksi.
“Angka 5,61% tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor sementara, dan ketidakkonsistenan dalam data sisi produksi BPS sendiri menunjukkan bahwa angka ini kemungkinan terlalu tinggi,” ujar Riefky, dilansir dari investor daily, Kamis (14/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun.
Namun, menurut Riefky, terdapat inkonsistensi antara pertumbuhan industri pengolahan dan sektor utilitas. Industri pengolahan dilaporkan tumbuh 5,04 persen, sementara sektor pengadaan listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi 0,99 persen. Padahal, sektor manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 40 hingga 42 persen dari total konsumsi listrik nasional.
“Secara logis, keduanya tidak mungkin benar, jika pasokan listrik berkurang, sektor manufaktur pengguna listrik terbesar dalam perekonomian tidak mungkin tumbuh secara fisik sebesar 5%,” kata dia.
Riefky menjelaskan bahwa dalam pendekatan sisi produksi BPS, sektor pengadaan listrik, gas, dan air mencerminkan nilai tambah dari produsen listrik, termasuk PLN dan produsen listrik independen. Karena itu, kontraksi pada sektor tersebut menunjukkan adanya penurunan produksi listrik secara agregat.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan manufaktur yang tinggi sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari BPS.
LPEM FEB UI memperkirakan pertumbuhan sektor manufaktur sebenarnya hanya sekitar 1,5 persen. Dengan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 diperkirakan hanya berada di kisaran 4,89 persen.
“Kami memperkirakan pertumbuhan manufaktur 1,5%, menghasilkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 4,89%—dipilih sebagai titik tengah yang konservatif. Ini bukanlah angka tunggal yang pasti, melainkan titik tengah dari rentang yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitis yang sepenuhnya didasarkan pada data yang dipublikasikan BPS,” tutur Riefky.
Konsumsi Pemerintah Dinilai Tidak Berkelanjutan
Selain menyoroti data statistik, LPEM FEB UI juga mengkritisi lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen pada triwulan I-2026.
Menurut Riefky, kenaikan tersebut berpotensi hanya menggeser belanja dari kuartal berikutnya karena total APBN 2026 tidak berubah. Akibatnya, konsumsi pemerintah diperkirakan justru menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II hingga IV-2026.
“Jika konsumsi pemerintah dikecualikan dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026, pertumbuhannya hanya 4,62%,” terang Riefky.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Bagong Suyanto menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen memang merupakan capaian positif, namun juga menjadi sinyal adanya persoalan struktural dalam ekonomi nasional.
“Menandakan adanya ketimpangan struktural. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari angka statistik semata, melainkan dari seberapa stabil pekerjaan masyarakat, seberapa terjangkau bahan pokok, dan seberapa merata peluang usaha yang berkembang di pasar kerja,” ucap dia.
Menurut Bagong, pemerintah perlu fokus memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan tinggi semata.
Ia menilai struktur pertumbuhan ekonomi saat ini masih rentan karena terlalu bergantung pada konsumsi masyarakat yang mudah terdampak faktor eksternal.
“Pertumbuhan ekonomi terjadi, namun struktur kerjanya bergeser. Sektor tradisional yang padat karya melambat, sementara sektor industri yang padat modal tumbuh tetapi memarginalisasi masyarakat lokal. Akibatnya, terjadi kesenjangan keterampilan (skill gap) di mana tenaga kerja konvensional sulit terserap, yang kemudian malam memicu munculnya PHK dan pengangguran,” ucap Bagong. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…