Sensus Ekonomi 2026 Rekam Peran Perempuan, BPS Ajak Pelaku Usaha Ikut Berpartisipasi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak seluruh pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pendataan ini diharapkan mampu merekam kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Kick Off Kolaborasi BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di PNM Tower, Jakarta, Jumat (3/7). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarinstansi agar pelaku usaha perempuan, termasuk usaha mikro yang dijalankan dari rumah, tercatat secara menyeluruh dalam sensus.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan setiap pelaku usaha perempuan, termasuk nasabah program PNM Mekaar, memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga tidak boleh terlewat dalam pendataan.
"Yang paling penting adalah bahwa Ibu-ibu Mekaar ini, tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan," kata Amalia.
Menurutnya, data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Peran perempuan dalam perekonomian juga tercermin dari sejumlah indikator. Sepanjang 2021–2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sekitar 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada 2025.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menilai Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender.
"Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," ujar Arifatul.
Senada, Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM menjadi langkah strategis untuk memperkuat perspektif pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
"Hari ini perempuan bukan hanya sekadar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap SE2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya. BPS menerima dokumen isian dari kantor pusat, 58 kantor cabang, serta sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons perusahaan mencapai 100 persen.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPS, Kementerian PPPA, dan PT PNM sebagai simbol penguatan sinergi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog daring bersama nasabah PNM Mekaar di Kota Bandung, Subang, Bekasi, dan Malang untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha perempuan dalam SE2026. (cnni)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…