Kasus Pungli Bantuan Buat Korban Banjir di Besitang Bergulir ke Tipikor Polres Langkat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LANGKAT (Waspada.id): Kasus pungutan liar terhadap warga korban banjir penerima bantuan dari Kemensos RI yang diduga kuat melibatkan oknum lurah dan Kepling Kampung Lama, Kec. Besitang, bergulir ke Unit Tipikor Polres Langkat.
Menurut informasi yang diperoleh, lurah dan Kepling V Kampung Lama, Selasa (4/5) dipanggil ke Unit Tipikor Polres Langkat untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan pungli atau gratifikasi bantuan buat korban banjir.
Sebelumnya, Polsek Besitang, Rabu (29/4), mengundang, Rudi Hartono, salah seorang dari korban bencana banjir untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau gratifikasi yang dilakukan oknum Kepling.
Undangan klarifikasi terhadap Rudi Hartono ini sebagai bentuk responsif Kapolsek Besitang menanggapi pemberitaan yang berkembang luas, baik di media mainstream, maupun di ranah platform media sosial yang ramai diperbincangkan masyarakat
Khairuddin, salah seorang pimpinan Ormas di Besitang kepada waspada.id, Rabu (5/5), menyatakan, ia sudah mendengar langsung pernyataan dari sejumlah masyarakat korban bencana di Kelurahan Kampung Lama terkait adanya praktik pungli ini.
"Sejumlah warga penyintas yang saya temui menceritakan bahwa mereka dipungut oleh salah seorang oknum sebesar Rp1 juta. Kalau uang tidak diberi, maka diancam bantuan untuk perumahan tidak akan diurus," kata dia.
Menurut Khairuddin, korban pungli sebenarnya banyak, hanya saja mereka tidak berani angkat bicara. "Yang berani angkat bicara hanya Rudi Hartono," tukasnya seraya berharap, kasus ini diusut hingga tuntas.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Ismail Lubis, SH, MH, mendesak Polres Langkat mengusut dugaan pungli terhadap masyarakat korban bencana banjir di Besitang.
Praktisi hukum itu menilai, perbuatan ini tidak manusiawi di tengah situasi pemulihan pasca bencana yang dialami masyarakat. Ia prihatin, korban bencana harus ditolong, bukan malah sebaliknya ingin mendapat keuntungan dari warga yang mendapat bantuan pemerintah.
Mantan Direktur LBH Medan itu meminta kasus ini harus diproses hukum dan jangan ada penyelesaian lewat restorative justice karena perbuatan ini dilakukan kepada korban yang terdampak bencana alam.
Aksi pungli yang sudah menjadi perbincangan miring di publik ini terungkap setelah, Rudi Hartono, 46, memberanikan diri untuk speak up. Ia keberatan atas aksi pemungutan atas uang bantuan dari Kemensos tersebut.
Istri Rudi Hartono, Rahmayani, saat ditemui mengatakan, awalnya Kepling meminta bagian Rp4 juta dari Rp14.750.000 dana bantuan yang mereka terima. Namun, karena merasa permintaan tersebut terlalui besar, ibu rumah tangga itu hanya memberi Rp1 juta.
Ibu dari tiga orang anak itu menambahkan, ia sebelumnya ada mendapat bantuan Dana
Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta dari Kemensos dan bantuan yang harusnya mutlak menjadi haknya terpaksa dibagi dua. "Kepling meminta bagian Rp900.000," kata Rahmayani.
Sebelumnya, Rudi Hartono, ada dipanggil Kepling untuk menghadap lurah. Dalam pertemuan tersebut, lurah menagih tambahan uang sesuai yang dijanjikan. Tapi, permintaan tersebut tak dilayani korban, karena ia merasa sudah memberi Rp1 juta melalui Kepling.
Camat Besitang, Restra Yudha, didampingi stafnya Jhon Purba, Rabu sore, mendatangi kediaman Rudi Hartono. Sang camat ketika itu secara pribadi meminta maaf atas kejadian ini, namun permintaan maaf tersebut ditanggapi dingin oleh korban.
Camat menyatakan, ia sudah memanggil lurah untuk meminta klarifikasi dan lurah mengaku salah. "Lurah mengaku salah. Apakah Rudi mau memaafkannya," ujar Restra Yudha yang disambut oleh Rudi Hartono dengan ekspresi datar dengan menegaskan, ia tak memaafkan.
Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Langkat, Iptu Chris Rismanto, belum dapat untuk dimintai konfirmasinya terkait adanya informasi pemanggilan oknum Kepling dan lurah Kampung Lama. Saat dihubungi, aplikasi WhatsApp yang bersangkutan tidak aktif.
Sementara itu, Kapolsek Besitang, AKP Abed S Kalit, saat ditemui menyatakan, kasus ini sudah ditangani oleh Tipikor Polres Langkat, karena termasuk tindak pidana lex specialis, yakni menyangkut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam jabatan.(id24)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…