Kasus Perambahan Hutan Mangrove Aceh Tamiang Belum Tuntas, AWF Nilai Penegakan Hukum Lemah
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BANDA ACEH (Waspada.id): Kasus perambahan dan alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Geunting, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga kini belum memiliki kepastian hukum.
Meski sudah dilaporkan sejak September 2025 dan terbukti secara data serta fakta lapangan, laju kerusakan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah tersebut masih terus berlangsung tanpa adanya penindakan tegas terhadap para pelaku.
Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum (AWF), Yusmadi Yusuf, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, laporan yang disampaikan bersama Lembaga Advokasi Hutan Lestari dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah ditanggapi Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Wilayah Sumatera melalui surat pada 19 November 2025.
Berdasarkan hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) yang dilakukan 11–15 Agustus 2025, sejumlah temuan kuat telah terungkap.
Hasil penyelidikan mencatat bahwa lokasi perambahan masuk dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai SK MenLHK Nomor 6616 Tahun 2021. Luas lahan yang dirambah diperkirakan mencapai 350 hektare, sementara kerusakan ekosistem mangrove tercatat hingga 500 hektare. Alih fungsi lahan ini mulai terjadi sejak Oktober 2022 dan meluas signifikan pada 2024, bahkan data citra satelit menunjukkan perubahan tutupan hutan sudah berlangsung bertahap sejak tahun 2020.

Tim penyidik juga menemukan bukti nyata berupa empat unit alat berat ekskavator warna oranye, kanal baru, pondok kerja, serta tanaman kelapa sawit berusia 8–12 bulan yang sudah tertanam di kawasan terlarang. Keempat alat berat tersebut ditemukan pada titik koordinat yang terbagi di wilayah hutan produksi dan hutan lindung.
Dalam jawaban resminya, Balai Gakkum Sumatera menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh terkait usulan skema TORA, berkoordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, serta akan menindaklanjuti hasil pulbaket ke ranah hukum.
Namun, AWF menilai langkah tersebut belum menunjukkan kinerja yang optimal. Yusmadi menilai usulan skema TORA atas lahan lindung yang dirambah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dinilai hanya akal-akalan untuk mengulur waktu penyelesaian kasus.
“Kebijakan penertiban yang dilakukan hanya seremonial belaka. Tidak ada upaya serius untuk menjerat pelaku maupun aktor di balik perusakan ini ke dalam proses pidana,” tegas Yusmadi.
Lebih jauh, AWF juga menyoroti bahwa rantai pasok hasil kebun sawit yang berada di kawasan ilegal tersebut masih terus berjalan. Sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di Aceh Tamiang masih menerima pasokan Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari lahan hasil perambahan.
Kondisi ini, menurut AWF, membuktikan bahwa upaya penegakan hukum belum menyentuh akar masalah dan belum efektif menghentikan laju deforestasi. Tanpa adanya tindakan hukum tegas serta pemutusan akses pasar, kerusakan hutan mangrove yang memiliki fungsi vital sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon dipastikan akan terus berlanjut.
“Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum dalam menghentikan perusakan hutan serta memulihkan kawasan yang telah dirambah,” pungkas Yusmadi.(id74)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…