Kasus Pendebetan Rekening Almarhum Nasabah BRI Panyabungan, Kuasa Hukum Singgung Pasal 1813 KUHPerdata
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
PANYABUNGAN (Waspada.id): Dugaan penggelapan dana senilai Rp221.873.800 yang menyeret Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Panyabungan semakin memanas.
Kuasa hukum ahli waris nasabah mendasarkan argumennya pada Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sementara pihak bank menyatakan langkah pendebetan telah sesuai ketentuan.
Perselisihan ini bermula setelah Ahmad Yusuf selaku ahli waris melaporkan kasus tersebut ke Polres Mandailing Natal pada Selasa (23/6/2026) dengan nomor LP/B/269/VI/2026/SPKT/Polres Madina/Polda Sumut.
Kuasa hukum pelapor, Solahuddin Hasibuan, SH, menilai bantahan pihak bank tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, pemberian kuasa pendebetan secara otomatis gugur demi hukum ketika pemberi kuasa meninggal dunia.
“Ayah kandung klien kami meninggal dunia, dan pada hari yang sama pihak keluarga sudah mengajukan klaim ke bank. Namun tidak ada tanggapan maupun pembaruan perjanjian terkait utang tersebut. Sehingga mekanisme pendebetan otomatis yang disepakati semasa hidup nasabah sudah tidak berlaku lagi,” jelas Solahuddin saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).
Ia juga menyoroti kejanggalan pencatatan keuangan. Dari total dana yang ditarik bank sebesar Rp221.873.800, terdiri dari Rp146.473.872 dan Rp75.400.000, namun jumlah sisa utang dalam Surat Peringatan I dan II tetap tercatat Rp471.493.887.
“Uang sudah ditarik, tapi utangnya tidak berkurang. Ini tidak masuk akal dan berpotensi melanggar Pasal 49 Undang-Undang Perbankan terkait pencatatan yang tidak benar. Nilai tersebut bahkan dijadikan dasar untuk proses lelang agunan ke KPKNL Padangsidimpuan,” ungkapnya.
Sisi Pihak Bank
Sementara itu, Pemimpin Cabang BRI Panyabungan Benny Susanto menjelaskan bahwa pendebetan dilakukan sebagai langkah resmi untuk menyelesaikan kewajiban kredit yang sudah menunggak sejak April 2026.
“Pihak bank baru mengetahui nasabah telah meninggal saat petugas melakukan penagihan ke lapangan. Setelah itu ahli waris datang membawa dokumen kematian dan kami verifikasi kebenarannya,” terang Benny.
Ia menambahkan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bersikap kooperatif jika diminta keterangan oleh aparat.
“BRI selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Kami siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku,” tegas Benny.
Benny juga menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas operasionalnya, BRI selalu berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta prudential banking (prinsip kehati-hatian).(Id100)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…