KAMAK Gelar Silaturahmi dan Dialog Hukum, Soroti Penanganan Kasus Korupsi di Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menggelar Silaturahmi Akbar, Halal Bihalal, sekaligus Dialog Hukum bersama aktivis penggiat anti korupsi. Kegiatan yang mengangkat tema “Analisis Publik Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” itu berlangsung di salah satu kafe kawasan Jalan STM Ujung, Kota Medan, Jumat (24/04/2026).
Dalam sambutannya, Azmi menyoroti kinerja aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ia menilai masih ada kesan penanganan perkara yang belum menyentuh aktor utama.
“Penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara ini masih terlihat belum tuntas. Ada kasus yang sebenarnya APH sudah mengetahui aktor utamanya, namun belum ditindak secara tegas, sehingga terkesan berjalan di tempat,” ujarnya.
Azmi juga menambahkan bahwa dalam sejumlah kasus yang telah diungkap, penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga sebagai aktor utama masih belum dilakukan secara maksimal.
“Kita akui ada kasus yang sudah diungkap, tetapi mengapa aktor utama yang diduga kuat diketahui publik hanya sebatas dipanggil untuk dimintai keterangan, belum ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.
Sementara itu, Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arif Tampubolon, menilai penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara masih terkesan seremonial. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak lebih tegas dan transparan.
“Saya ambil contoh pada sidang dugaan kasus korupsi DJKA yang baru saja berlangsung. Ada nama tokoh di Sumut yang disebut dalam persidangan. Kami meminta agar segera diperiksa, dan jika cukup bukti, langsung ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Arif juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses formalitas persidangan semata, tetapi harus diikuti dengan keberanian mengungkap aktor-aktor yang diduga terlibat hingga ke akar persoalan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ia juga mendorong adanya transparansi dalam setiap perkembangan penanganan perkara korupsi agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Dengan begitu, penegakan hukum di Sumatera Utara diharapkan tidak lagi menimbulkan kesan tebang pilih.
Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh KAMAK, Presidium MARAK, aktivis PPA, serta sejumlah aktivis mahasiswa. Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…