KAMAK Akan Kepung Kejatisu Dan Kejagung, Desak Usut Tuntas Dugaan Monopoli 42 Dapur MBG Di Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) : Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menaikkan tekanan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penguasaan 42 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara oleh satu kelompok.
Koordinator Nasional KAMAK Azmi Hadly menegaskan pihaknya menyiapkan aksi besar-besaran dengan ratusan massa untuk mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung jika dugaan itu tidak segera diusut tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ratusan massa KAMAK siap turun ke jalan dan mengepung Kejatisu maupun Kejagung untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan penguasaan 42 titik SPPG MBG oleh RB beserta pihak-pihak yang terlibat,” tegas Azmi di Medan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Azmi, dugaan penguasaan 42 dapur MBG oleh satu kendali adalah persoalan serius yang harus dibongkar. Apalagi program MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran negara besar dan menyangkut pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami mendukung penuh program MBG Presiden. Tapi jangan sampai program mulia ini dijadikan ladang bisnis segelintir orang yang menguasai proyek secara masif lewat berbagai yayasan,” katanya.
KAMAK menyoroti nama RB yang selama ini dikenal sebagai pemain proyek besar di Medan. RB disebut mengendalikan 42 titik SPPG melalui lima yayasan: AMM, ASM,DSM,ASM, dan STN.
Jika benar, Azmi meminta Kejatisu memanggil dan memeriksa RB, seluruh pengurus yayasan terkait, serta perwakilan MBG di Sumut dan Medan.
“Jangan ada yang kebal hukum. Semua harus diperiksa demi menjaga kredibilitas program MBG,” ujarnya.
KAMAK juga mendesak Badan Gizi Nasional membuka transparan proses penunjukan mitra, mekanisme verifikasi yayasan, hingga dasar pemberian puluhan titik SPPG kepada yayasan yang diduga berada dalam satu kendali.
Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Azis Sibarani menilai dugaan penguasaan puluhan dapur MBG berpotensi bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi dan mengarah pada praktik monopoli.
“Jika satu pihak mengendalikan lebih dari 10 dapur dalam satu provinsi lewat berbagai yayasan, aparat wajib menelusuri apakah ada pelanggaran regulasi, persekongkolan, atau tindak pidana lain,” kata Azis.
Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi jual beli titik SPPG, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, pengaturan pemenang, atau mark-up harga, aparat harus menindak tegas tanpa pandang bulu.
Sementara Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menilai momentum penangkapan pimpinan BGN dan aksi massa KAMAK terkait 42 SPPG MBG di Sumut harus jadi perhatian Presiden.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di 3 pimpinan BGN yang ditangkap Kejagung. Untuk tingkat Sumut, kasus ini juga harus ditangani serius agar bisa menyelamatkan uang negara,” kata Elfenda.
Ia menyebut banyak kejanggalan dalam pelaksanaan MBG yang harus ditelusuri. Elfenda juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak yayasan yang di belakangnya diduga ada elit partai politik.
“Seharusnya semua sistem dalam pengelolaan MBG dikelola dengan baik. Jangan ada celah lagi dalam pelaksanaan,” tegasnya.
KAMAK menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Organisasi itu mengaku sedang menyiapkan laporan lengkap beserta data pendukung untuk diserahkan ke Kejatisu, Kejagung, KPK, dan instansi terkait lainnya.
“Kami ingin program MBG berjalan bersih, transparan, dan benar-benar dinikmati masyarakat. Jangan sampai anggaran negara yang sangat besar justru jadi bancakan oknum tertentu. Jika aparat lamban, ratusan massa KAMAK siap mengepung Kejatisu maupun Kejagung sampai kasus ini dibongkar,” tutup Azmi. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…