Jualan Di Marketplace Kena Pajak, DJP: Kewajiban Tidak Bisa Dihindari
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelaku usaha tetap wajib memenuhi kewajiban perpajakan, terlepas dari kanal penjualan yang digunakan. Penjual yang memindahkan transaksi dari marketplace ke website pribadi, media sosial, atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp tetap tidak dapat menghindari kewajiban membayar pajak.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah tidak membatasi pelaku usaha dalam memilih saluran penjualan. Diversifikasi kanal penjualan merupakan hak setiap pelaku bisnis sebagai bagian dari strategi usaha mereka.
"Pelaku usaha bebas memilih kanal penjualan, baik melalui marketplace, website pribadi, media sosial maupun aplikasi pesan instan. Namun kewajiban perpajakan tetap melekat dan dapat ditinjau melalui berbagai mekanisme pengawasan yang dimiliki DJP," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, perpindahan transaksi dari marketplace ke platform lain tidak serta-merta menghilangkan kewajiban membayar pajak. DJP memiliki sistem dan saluran pengawasan yang memungkinkan otoritas pajak meninjau kepatuhan wajib pajak dari berbagai sumber transaksi.
Di sisi lain, Bimo menilai marketplace masih menawarkan sejumlah keunggulan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Selain memiliki ekosistem yang matang dan skala transaksi yang besar, marketplace juga memberikan keamanan transaksi melalui sistem pembayaran yang terlindungi serta kepastian hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
"Marketplace tetap memiliki daya tarik karena memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Namun pada akhirnya pilihan kanal penjualan merupakan keputusan bisnis masing-masing pelaku usaha," katanya.
Mekanisme PPh Pasal 22 Dipungut Marketplace
Bimo menjelaskan, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace telah diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan tanpa menambah beban bagi pedagang maupun penyelenggara platform digital.
Dalam skema tersebut, pemungutan pajak dilakukan saat konsumen menyelesaikan pembayaran transaksi di marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platform tersebut.
Marketplace kemudian menerbitkan invoice elektronik yang mencantumkan besaran pajak yang dipungut. Dokumen tersebut sekaligus berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu mengurus dokumen tambahan.
"Invoice elektronik yang diterbitkan marketplace dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, sehingga tidak ada proses administrasi ganda," jelas Bimo.
Setelah pemungutan dilakukan, marketplace menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Masa Unifikasi.
Menurut Bimo, sistem baru ini diharapkan mampu menciptakan proses administrasi yang lebih sederhana, efisien, dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital.
"Dengan mekanisme ini, kami yakin marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi yang terjadi di marketplace," pungkasnya. (lip6)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…