Jelang Pajak Marketplace Berlaku, Pelapak Online Mulai Naikkan Harga Produk
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menyesuaikan strategi penjualan menjelang pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui lokapasar (marketplace) yang akan efektif berlaku pada 1 Agustus 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menaikkan harga produk secara bertahap agar dampaknya tidak terlalu membebani usaha maupun konsumen.
Kebijakan tersebut akan diterapkan setelah masa transisi selama satu bulan sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22 bagi pedagang online mulai 1 Juli 2026.
Syadza, penjual buku bekas di salah satu marketplace, mengaku telah lebih dulu memasukkan berbagai biaya platform ke dalam harga jual produknya. Namun, ia menilai beban biaya berjualan di marketplace terus meningkat.
"Yang paling tinggi aku sempat kena sekitar 15 persen (biaya berjualan)," ujar Syadza dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (17/7).
Menurutnya, kenaikan berbagai biaya layanan membuat harga produk yang dijual saat ini jauh lebih tinggi dibanding ketika pertama kali membuka usaha di marketplace.
"Dampaknya jelas lebih mahal," ujarnya.
Sementara itu, pemilik usaha pakaian rajut di Bandung, Yogi, mengaku sempat keberatan saat pertama kali mendengar kebijakan tersebut. Namun setelah menghitung dampaknya terhadap usahanya, ia menilai besaran pajak yang dikenakan masih dalam batas yang dapat diterima.
"Semua seller pasti enggak setuju sih awalnya karena omzet kita jadi kepotong lagi dari potongan e-commerce ditambah pajak. Tapi setelah saya cek ternyata masih masuk akal dan saya oke-oke aja," ujar Yogi.
Yogi mengatakan, penyesuaian harga mulai diterapkan di toko miliknya di TikTok Shop. Sementara itu, harga produk di Shopee belum dinaikkan karena nilai penjualannya masih berada di bawah Rp20 juta per bulan.
"Kalau di Shopee saya enggak naikin harga karena penjualan per bulan enggak sampai Rp20 juta. Kalau di TikTok saya naikin, tapi enggak langsung gede, naiknya dikit-dikit biar customer enggak kaget sama harganya," katanya.
Ia memperkirakan tambahan beban pajak yang harus dibayarkan juga tidak akan terlalu besar.
"Kalau bersihnya Rp10 juta per bulan atau sekitar Rp120 juta setahun, paling pajaknya enggak akan lebih dari Rp1 juta sampai Rp1,5 juta," jelasnya.
Di sisi lain, konsumen mulai mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap harga barang di marketplace. Yuni menilai pedagang pada akhirnya akan membebankan tambahan biaya pajak kepada pembeli.
"Adanya tambahan pajak ini pasti akan membebani konsumen juga, karena mau enggak mau penjual itu pasti bakal naikin harganya buat ngimbangin pajak aplikasi," ujar Yuni.
Ia mengaku akan lebih berhati-hati dalam berbelanja jika harga produk di platform digital terus mengalami kenaikan.
"Yang jelas bakal lebih ngetatin belanja sih kalau gini caranya," imbuhnya.
Direktorat Jenderal Pajak memastikan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.
Selama masa transisi sejak 1 Juli, para penyelenggara marketplace melakukan sosialisasi kepada pedagang sekaligus menyesuaikan sistem agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. (cnni)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…