Jawab Pandangan Umum Fraksi, Pemkab Deliserdang Bahas 8 Ranperda Mulai Aset hingga Pemekaran Wilayah
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LUBUK PAKAM (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo, SS, menyampaikan jawaban resmi Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna, Senin (25/5/2026).
Sejumlah ranperda strategis dibahas, mencakup pengelolaan aset, kebijakan pajak, tata ruang, penyertaan modal, fasilitas pesantren, hingga rencana pemekaran dan penataan wilayah kecamatan.
Dalam membacakan sambutan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi mendalam atas berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi.
Menurutnya, pandangan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan kepedulian dan komitmen bersama mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.
“Pemerintah siap menjelaskan lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya. Kami tidak menutup diri, justru ingin membangun komunikasi yang lebih baik dan produktif demi penyempurnaan setiap aturan daerah,” ujarnya.
Berikut adalah pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap materi utama dalam delapan Ranperda tersebut:
Pengelolaan Aset dan Kebijakan Keuangan
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemkab menjelaskan akan memperkuat pengelolaan barang milik daerah mulai dari pengamanan administrasi, fisik, hingga kepastian hukum. Ranperda ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem penatausahaan yang terintegrasi.
Sementara itu, terkait perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi, pemerintah menegaskan penyesuaian tarif dilakukan bertahap dan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Berbagai skema perlindungan sosial disiapkan, mulai pembebasan pajak bagi warga miskin, keringanan bagi pensiunan, hingga pemberian insentif fiskal.

Terkait penyertaan modal ke Perumda Tirta Deli, dana tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan, kontinuitas distribusi air, serta pembangunan sarana prasarana di sejumlah kecamatan.
Pesantren dan Tata Ruang Wilayah
Pemkab berkomitmen melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren secara transparan dan proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan akan disalurkan merata, termasuk menjangkau wilayah pinggiran dan terpencil.
Sementara revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021–2041 akan mengutamakan pengendalian alih fungsi lahan. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan hutan, dan lahan baku sawah menjadi acuan utama analisis demi menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pemekaran dan Penataan Wilayah
Rencana pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal, serta pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan dan penggabungan sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu ke dalam wilayah baru tersebut, dinyatakan sebagai prioritas visi misi daerah.
Pemerintah memastikan dukungan anggaran pembangunan kantor camat dan sarana pelayanan akan dilakukan bertahap. Untuk kebutuhan kepegawaian, Pemkab menegaskan tidak akan melakukan rekrutmen besar-besaran, melainkan mendistribusikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada secara proporsional dari kecamatan induk ke wilayah baru.
Selain menanggapi secara rinci masukan dari Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan, pemerintah juga mengapresiasi dukungan dan saran yang disampaikan Fraksi Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, Persatuan Pembangunan Bintang Indonesia, serta Fraksi PAN-Hanura. Proses pembahasan seluruh ranperda akan terus dilakukan untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (id.28)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…