Jaksa Tahan Direktur PRGE Terkait Dugaan Korupsi, Kerugian Negara Capai Rp1,4 Miliar
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
REDELONG (Waspada.id) : Kejaksaan Negeri Bener Meriah menahan satu dari dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Pintu Rime Gayo, Rabu (3/6/2026).
Tersangka berinisial IS, yang menjabat sebagai Direktur PT Pintu Rime Gayo Energi (PRGE), resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Penahanan dilakukan menyusul proses penyidikan yang telah mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana BUMDesma pada periode 2021 hingga 2023.
Saat ini, IS dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-172/L.1.30/Fd.2/06/2026 tertanggal 3 Juni 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alamsyah Budin, mengatakan bahwa tersangka sebelumnya telah dua kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan, namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Hari ini tersangka IS telah dilakukan penahanan.
Sementara satu tersangka lainnya berinisial AM masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Alamsyah.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDesma tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp1,442 miliar.
Menurut Alamsyah, keputusan penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik secara objektif maupun subjektif.
"Penyidik menilai penahanan perlu dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan, mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindakan lain yang dapat menghambat penanganan perkara," jelasnya.
Ia menambahkan, masa penahanan awal terhadap tersangka berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 3 hingga 23 Juni 2026.
Setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap, Kejaksaan Negeri Bener Meriah berencana melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk disidangkan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana usaha bersama desa yang seharusnya digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo. (id.86)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…