Jaga Momentum Pembangunan Desa, Pemkab Abdya Pacu Penyaluran Dana Desa Tahap II
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), bergerak mengamankan momentum pembangunan desa, melalui percepatan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2026.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta agenda pemberdayaan di tingkat gampong tidak mengalami perlambatan akibat kendala administratif.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II, yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP4) Abdya di Blangpidie, Rabu (17/6).

Rakor yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi, S.Pd itu, menghadirkan seluruh elemen yang terlibat dalam tata kelola Dana Desa, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, aparatur gampong, tenaga pendamping profesional hingga Forum Keuchik.
Turut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Mussawir, S.Sos., M.Si., Plt Kepala Inspektorat Abdya Hamdi, Sekretaris DPMP4 Mahyuddin, serta Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Keuangan Gampong, Diski Rahamdy.
Dalam arahannya, Jasmadi menegaskan bahwa, Dana Desa bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan motor penggerak pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
Menurutnya, setiap keterlambatan penyaluran berpotensi menghambat realisasi program prioritas desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, hingga berbagai layanan sosial yang menjadi kebutuhan warga. “Dana Desa harus hadir tepat waktu, agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan administrasi dan persyaratan penyaluran harus dituntaskan secara cepat, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Jasmadi.
Ia menilai, percepatan penyaluran Dana Desa merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas belanja publik, sekaligus memastikan pembangunan desa tetap bergerak seiring agenda pembangunan daerah.
Karena itu, rapat koordinasi tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi, memetakan berbagai hambatan yang masih dihadapi pemerintah gampong, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor agar proses pencairan dapat berlangsung lebih cepat dan akuntabel.
“Keberhasilan penyaluran Dana Desa tidak ditentukan oleh satu institusi. Ini membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, aparatur gampong hingga pendamping desa. Ketika sinergi terbangun dengan baik, maka pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain menjadi forum konsolidasi, rakor tersebut juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur desa, dalam memahami mekanisme dan persyaratan terbaru penyaluran Dana Desa.
Pada kesempatan itu, Indra Putra, S.Kom., hadir sebagai pemateri yang memaparkan aspek teknis percepatan penyaluran, mulai dari kelengkapan dokumen, tahapan administrasi, hingga langkah-langkah mitigasi agar proses pencairan tidak mengalami hambatan.
Melalui langkah percepatan ini, Pemkab Abdya berharap, seluruh gampong dapat segera memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga Dana Desa Tahap II Tahun 2026 dapat tersalurkan tepat waktu.
Bagi Pemkab Abdya, percepatan penyaluran Dana Desa bukan semata persoalan administrasi keuangan, melainkan strategi menjaga denyut pembangunan dari tingkat desa, memperkuat ekonomi masyarakat, dan memastikan manfaat anggaran negara benar-benar hadir di tengah kehidupan warga.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…