Jaga Likuiditas Perbankan, Prabowo Tambah Penempatan Dana Di Himbara Rp400 Triliun
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga mencapai total Rp400 triliun.
Kebijakan tersebut dilakukan di tengah mulai mengetatnya likuiditas perbankan yang ditandai dengan meningkatnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR). Pemerintah berharap tambahan dana tersebut dapat memperkuat kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan.
“Totalnya Rp400 triliun. Itu juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp300 triliun di Himbara pada periode September 2025 hingga Maret 2026. Namun, sekitar dua pekan lalu Kementerian Keuangan mendapat arahan untuk menarik kembali dana tersebut.
Pasca penarikan, dana pemerintah yang masih tersimpan di Himbara tersisa sekitar Rp170 triliun. Kondisi ini sempat memunculkan kekhawatiran pelaku pasar karena dinilai dapat memperketat likuiditas perbankan.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk kembali menambah penempatan dana. Sebanyak Rp200 triliun akan ditempatkan untuk jangka panjang, disusul tambahan Rp100 triliun dengan tenor sekitar tiga hingga empat bulan, serta Rp100 triliun lainnya yang bersifat fleksibel.
“Kemarin sudah diambil tetapi di sana masih ada Rp170 triliun, saya balikin lagi jadi Rp 200 triliun yang jangka panjang, tambah Rp100 triliun lagi yang mungkin jangka 3-4 bulan, terus tambah lagi yang fleksibel Rp100 triliun lagi. Jadi Rp400 triliun,” tutur Purbaya.
Menurutnya, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak. Namun, ketika dana tersebut ditarik, pasar justru menunjukkan kekhawatiran terhadap kondisi likuiditas yang semakin ketat.
“Ada yang bilang langkah saya salah. Ternyata itu satu-satunya engine untuk pertumbuhan ekonomi saat ini. Jadi kami balikkan lagi, kemarin mungkin mereka belum ngerti, sekarang sudah ngerti,” tutur dia.
Sinyal pengetatan likuiditas juga tercermin dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) tercatat meningkat menjadi 86,88 persen pada April 2026, dibandingkan 84,64 persen pada Maret 2026.
Kenaikan LDR tersebut menunjukkan ruang likuiditas perbankan semakin terbatas karena porsi dana yang telah disalurkan menjadi kredit terus meningkat. Jika tren ini berlanjut, perbankan berpotensi menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menghambat aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.
Melalui tambahan penempatan dana hingga Rp400 triliun, pemerintah berharap perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menjaga ekspansi kredit, sehingga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global dan domestik. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…