Impor Garam Industri Naik 13,1 Persen, Serapan Produksi Lokal Dinilai Terancam
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Kenaikan impor garam industri pada awal 2026 memunculkan kekhawatiran terhadap nasib produksi garam dalam negeri. Pemerintah diminta mengkaji ulang tambahan kuota impor agar tidak menggerus serapan garam lokal, sekaligus menjaga target swasembada garam pada 2027 tetap berada di jalur yang direncanakan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam industri dengan kode HS 25010093 atau garam berkadar natrium klorida 97 persen atau lebih mencapai sekitar 936 ribu ton selama Januari–Mei 2026. Realisasi tersebut meningkat 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan ini terjadi setelah tren impor sempat melandai pada 2025. Sepanjang tahun lalu, impor garam industri tercatat sekitar 2,66 juta ton, lebih rendah dibandingkan 2,74 juta ton pada 2024. Namun, peningkatan pada lima bulan pertama 2026 dinilai menunjukkan tren penurunan impor belum benar-benar stabil.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pemerintah perlu membuka data neraca kebutuhan dan produksi garam secara berkala agar kebijakan impor memiliki dasar yang jelas dan dapat diawasi publik.
“Data neraca barang pokok, seperti garam, tidak diterbitkan secara rutin. Padahal neraca ini penting untuk melihat kebutuhan dan produksi dalam negeri sehingga impor bisa direncanakan dengan baik. Saya rasa ini penting untuk dibuka ke publik,” ujar Nailul dikutip dari Investor Daily, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, salah satu kebutuhan terbesar garam industri berasal dari sektor chlor-alkali plant (CAP) dengan kebutuhan sekitar 1,18 juta ton pada 2026. Namun, impor garam juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, farmasi, dan sektor lainnya sehingga pemerintah perlu menyajikan data yang transparan agar publik mengetahui apakah impor benar-benar dipicu lonjakan kebutuhan atau sekadar menjadi pola rutin setiap tahun.
Selain persoalan volume, Nailul juga menyoroti waktu pelaksanaan impor yang dinilai kurang tepat. Ia mengatakan produksi garam lokal umumnya mulai meningkat saat musim kemarau, tetapi importir justru cenderung menambah stok sejak awal tahun.
“Ketika musim panas biasanya produksi akan dimulai, namun sayangnya justru importir menyetok di awal tahun. Ada ketidakpastian kebijakan terkait impor ini yang membuat perusahaan cepat-cepatan untuk stok garam,” katanya.
Ia menambahkan, rendahnya insentif harga di tingkat petambak turut menjadi penyebab lemahnya daya saing garam lokal. Harga jual yang kerap berada di bawah Rp1.000 per kilogram dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi, sementara belum adanya harga pokok pembelian dari pemerintah membuat petambak lebih memilih mempercepat siklus panen dibanding meningkatkan kualitas garam.
“Akibatnya, menjadi disinsentif untuk petambak garam memproduksi garam dengan kualitas terbaik. Mereka akan mementingkan siklus panen ketimbang kualitas,” ujarnya.
Karena itu, Nailul mendorong pemerintah mengevaluasi tambahan impor berdasarkan kondisi stok nasional, kebutuhan riil industri, kapasitas produksi dalam negeri, spesifikasi teknis, serta waktu kedatangan barang. Menurutnya, kebutuhan masing-masing sektor, seperti CAP, industri pangan, farmasi, dan industri lainnya, juga harus dipisahkan agar kebijakan impor lebih tepat sasaran.
Untuk garam di luar kebutuhan CAP, seperti industri pangan dan farmasi, pemerintah saat ini tidak menetapkan kuota tetap. Impor hanya dapat dilakukan melalui mekanisme keadaan tertentu setelah memperhitungkan kecukupan produksi dalam negeri. Mekanisme tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat agar tidak berubah menjadi celah bagi impor rutin, terutama untuk jenis garam yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di dalam negeri.
Di sisi lain, prediksi BMKG mengenai musim kemarau 2026 yang lebih panjang dan kering akibat El Niño dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan produksi garam nasional. Momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperbesar serapan garam lokal sehingga tambahan impor tidak dilakukan berdekatan dengan musim panen yang berpotensi menekan harga di tingkat petambak.
Kebijakan impor juga dinilai perlu mempertimbangkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan cadangan devisa. Dengan target swasembada garam pada 2027, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan industri dengan perlindungan terhadap produsen garam dalam negeri melalui kebijakan impor yang lebih terukur, transparan, dan berbasis data. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…