AcehBerita

Hanya 9 dari 43 Day Care Berizin, Komisi IV DPRK Banda Aceh Turun Tangan

R

Oleh

39
Hanya 9 dari 43 Day Care Berizin, Komisi IV DPRK Banda Aceh Turun Tangan
Suasana rapat kerja Komisi IV DPRK Banda Aceh bersama Disdikbud dan DP3AP2KB membahas pengawasan day care. (Waspada.id/Ist)

Reading Comfort

BANDA ACEH (Waspada.id): Komisi IV DPRK Banda Aceh memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas P3AP2KB untuk membahas kasus kekerasan anak dan maraknya tempat penitipan anak (day care) yang beroperasi tanpa izin.

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Badang Anggaran, Lantai III DPRK Banda Aceh, Selasa (5/5/2026), ini menjadi langkah tegas dewan menindaklanjuti temuan yang mengkhawatirkan. 

Dari data yang dihimpun, tercatat ada 43 day care yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Namun yang mengejutkan, hanya 9 lembaga yang memiliki izin resmi, sementara sisanya berjalan secara ilegal. Kondisi ini dinilai sangat berisiko dan membahayakan keselamatan anak-anak. 

Minta Audit Menyeluruh

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir celah pengawasan yang membahayakan generasi muda.

"Kita tidak akan mentolerir adanya kelalaian. Semua day care wajib memiliki izin dan memenuhi standar keamanan. Kami minta dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh lembaga, baik yang sudah berizin maupun tidak," tegasnya.

Komisi IV juga memberikan sejumlah rekomendasi, mulai dari perbaikan sistem perizinan, penguatan pengawasan, hingga kewajiban membuat program sertifikasi dan pelatihan bagi para pengasuh. 

Pemko Siap Terbitkan Perwal

Merespons hal tersebut, Asisten Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh yang diwakili Yusnardi menyatakan masukan dewan akan segera ditindaklanjuti, termasuk dalam penyusunan Peraturan Walikota (Perwal) khusus pengelolaan day care.

Kepala Disdikbud, Sulaiman Bakri, mengaku akan segera melakukan inventarisasi data di seluruh kecamatan dan mendorong pengelola untuk segera mengurus legalitas di PMPTSP. 

"Kami akan pastikan setiap pengasuh tersertifikasi. Perlindungan anak adalah prioritas utama," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala DP3AP2KB, Tiara Sutari, menambahkan pihaknya akan memperketat seleksi calon pengasuh agar tidak memiliki rekam jejak kekerasan, serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

"Pembenahan harus dimulai dari rekrutmen. Kami pastikan tidak ada lagi celah bagi pelaku kejahatan menyakiti anak-anak," tegas Tiara. (Id66)

 



Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua