Hampir 2 Tahun, Kasus Penipuan Rp2 Miliar di Polrestabes Medan Belum Ada Tersangkanya
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Sudah hampir 2 tahun, kasus penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp2,3 miliar yang dilaporkan di Polrestabes Medan belum ada ditetapkan tersangkanya.
Korban Hendri ,50, menilai, hingga memasuki bulan ke-22 sejak laporan dibuat, proses hukum dinilai berjalan lamban dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas. Ironisnya, penyidik awal yang menangani kasus ini sudah berganti, begitu juga dengan Kasat Reskrimnya juga turut berganti namun penyidik belum menetapkan tersangkanya.
Hendri, melalui kuasa hukumnya Utreck Ricardo, SH, MH dari Law Firm Siringo & Partners, melaporkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kejaksaan Meranti, TG, ke Kejaksaan Tinggi Riau atas dugaan penipuan berkedok bisnis kopi.
Dijelaskan Utreck Ricardo, peristiwa tersebut bermula pada Juni 2024 di sebuah kafe di kawasan Jl. Gagak Hitam, Kota Medan. Dalam pertemuan itu, terlapor berinisial TG diduga menggunakan identitas palsu dengan mengaku sebagai “Angga Pratama”, pemilik PT Bumi Kala Kopi.
"Melalui perantara bernama Dodi, TG menawarkan kerja sama bisnis kopi dengan iming-iming keuntungan sebesar Rp5.000 per kilogram," terang Utreck.
Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis yang ditawarkan tersebut diduga tidak pernah ada atau bersifat fiktif. Korban juga mengaku pelaku kerap mengirimkan foto-foto aktivitas usaha kopi yang diduga diambil dari internet untuk meyakinkan korban.
“Kerugian klien kami mencapai Rp2,3 miliar dan hingga saat ini belum ada pengembalian dana. Yang lebih memprihatinkan, proses hukum yang telah berjalan hampir dua tahun belum juga menetapkan tersangka,” ujar Utreck Ricardo Minggu (14/6) di Medan.
Utreck juga menyoroti penanganan perkara yang dinilai tidak akuntabel. Menurutnya, telah terjadi dua kali pergantian penyidik hingga Kasat Reskrim namun tanpa perkembangan yang berarti.
"Hingga kini, alasan yang disampaikan penyidik masih sebatas proses profiling terhadap keberadaan terlapor yang disebut tidak aktif karena nomor telepon selulernya tidak dapat dihubungi," bener Utreck.
Lebih lanjut, Utreck menegaskan bahwa kewenangan penyidik telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam ketentuan tersebut, penyidik berwenang memanggil dan memeriksa setiap orang yang dianggap mengetahui suatu tindak pidana guna membuat terang perkara.
“Fakta-fakta hukum yang ada sudah cukup jelas, termasuk aliran dana kepada sejumlah pihak yang diduga terkait. Namun hingga saat ini para penerima transfer tersebut belum juga dimintai keterangan, apalagi ditetapkan sebagai tersangkanya” tambahnya.
Pihak kuasa hukum menilai lambannya penanganan perkara ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berpotensi mencederai rasa keadilan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hendri selaku pelapor berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret dan profesional untuk memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah diperjuangkannya selama hampir dua tahun.
“Kami hanya meminta keadilan. Waktu dan uang sudah banyak terkuras. Jangan sampai kepastian hukum hanya menjadi isapan jempol semata,” pungkas Hendri seraya memperlihatkan nomor laporan pengaduan No STTLP/B/2339/VIII/2024/SPKT/Polrestabes Medan, tertanggal 19 Agustus 2024.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis yang dikonfirmasi Waspada.id, Minggu (14/6) terkait perkembangan kasus penipuan ini via whatsApp hingga pukul 22:30 belum memberikan jawabannya.(id80)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…