Hakim Soroti Bukti Fotokopi, Mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bakal Diperiksa
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Persidangan perkara dugaan korupsi Pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat kembali memunculkan fakta menarik Senin (15/6/2026) di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan.
Satu dari lima saksi fakta yang dihadirkan JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, membantah sekolah mereka pernah menerima bantuan papan tulis interaktif (PTI) atau smartboard sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Sumini yang diperiksa secara terpisah menegaskan, tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Smartboard.
Saat JPU menyebut dalam BAP Sumini tercatat menerima dua unit smartboard, hakim ketua Yusafrihardi Girsang justru menilai saksi tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan proyek dimaksud.
Menurut Sumini, dirinya hanya tergabung dalam grup WhatsApp (WA) para kepala sekolah dan tidak pernah mengetahui adanya bantuan smartboard untuk sekolah yang dipimpinnya.
Bantahan serupa disampaikan Turino, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 1 Gebang pada Agustus hingga November 2024. Dua unit smartboard sudah berada di sekolah sebelum dirinya menjabat. Saksi menegaskan, sama sekali tidak pernah menandatangani BAST Smartboard.
Dalam persidangan juga terungkap, alat bukti yang diajukan berupa fotokopi. Menanggapi hal itu, majelis hakim meminta JPU menghadirkan dokumen asli.
Hakim ketua Yusafrihardi Girsang menegaskan, penggunaan alat bukti fotokopi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. JPU kemudian menyatakan telah menyerahkan susulan alat bukti asli, meski tidak menjelaskan secara rinci proses penyerahannya.
Sementara itu, tiga saksi lainnya yakni Yudi Irawan, Muhammad Iswandi dan Kamaluddin mengakui sekolah mereka masing-masing menerima tiga unit smartboard. Kamaluddin bahkan mengaku pernah diminta PPTK proyek Smartboard M Nuh untuk membuat proposal pengadaan, namun tidak sempat dilaksanakan karena kesibukan.
Kamaluddin juga menerangkan bahwa BAST tiga unit smartboard ditandatanganinya sekitar satu bulan setelah barang diterima dan dokumen yang ditandatangani bukan dokumen asli.
Saat dicecar tim penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi yang dipimpin Jonson David Sibarani dan Togar Lubis, ketiga saksi mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan mantan Kadisdik Langkat tersebut, baik sebelum proses tender, saat pelaksanaan pengadaan maupun setelah smartboard diterima.
Faisal Hasrimy
Usai sidang, Jonson David Sibarani kembali mempertanyakan keaslian undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Smartboard yang disebut ditandatangani kliennya.
Menurutnya, Saiful Abdi sejak awal menegaskan tidak pernah menandatangani undangan tersebut dan menduga dokumen hanya diunduh dari grup WA kepala sekolah lalu dicetak ulang.
Dalam perkara tersebut, Saiful Abdi bersama Supriadi selaku PPK dan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Smartboard TA 2024.
Dakwaan JPU didasarkan pada audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan dugaan penyimpangan serta indikasi markup dalam proyek pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar.
Saat ditanya awak media seusai persidangan, tim JPU juga mengungkap kemungkinan menghadirkan mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy sebagai saksi setelah pemeriksaan saksi-saksi lainnya, yang dijadwalkan, Jumat (19/6/2026).
Sebelumnya, tim penasihat hukum Saiful Abdi menyoroti nama Faisal Hasrimy yang disebut sebanyak 26 kali dalam surat dakwaan dan meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang dianggap memiliki peran lebih besar dalam proyek tersebut.(Fes)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…