FABEM, Pemuda Muslimin Dan Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Soal Pemadaman Massal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) – Forum Alumni BEM (FABEM) Sumut, Pemuda Muslimin Indonesia Sumut, DPD Mahasiswa Padang Lawas, dan Serikat Pekerja (SP) PLN Sumbagut menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sumut dan PLN UID Sumut, Rabu (10/6).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, membahas dampak blackout terhadap masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, hingga pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumut meminta PLN segera menyampaikan hasil investigasi penyebab gangguan sistem kelistrikan serta memberikan kepastian mengenai kompensasi bagi pelanggan terdampak.
"Kami meminta PLN memberikan kepastian kepada masyarakat terkait kompensasi. Ini menyangkut hak pelanggan yang selama ini telah memenuhi kewajibannya sebagai pengguna listrik," kata Timbul.
Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata, menyoroti pentingnya transparansi PLN dalam mengungkap penyebab pemadaman. Menurutnya, blackout tidak hanya berdampak pada pasokan listrik, tetapi juga mengganggu distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai diperlukan sinergi yang lebih baik antara PLN dan instansi pelayanan publik agar dampak gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Sekretaris PW Pemuda Muslimin Indonesia Sumut, Chairul Umam, menyoroti kerugian yang dialami pelaku UMKM akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman berlangsung. Sektor usaha yang bergantung pada listrik, seperti penyimpanan makanan beku, peternakan dan perdagangan, menjadi kelompok yang paling terdampak.
Sementara itu, Ketua DPD Mahasiswa Padang Lawas, Ahmad Fikram Harahap, menyampaikan bahwa pemadaman listrik turut mengganggu aktivitas belajar mahasiswa perantauan yang tinggal di rumah kos, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan perangkat elektronik.
Dari kalangan pekerja, perwakilan SP PLN Sumbagut, Romi Ginting, menyebut blackout merupakan gangguan besar yang harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, penguatan infrastruktur dan sistem pengamanan jaringan perlu menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua Tim Advokat SP PLN, Redyanto Sidi, juga menyampaikan masukan terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Ia berharap kebijakan pengembangan sektor ketenagalistrikan ke depan lebih berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Manajer Niaga PLN UID Sumut, Maman, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Ia mengatakan PLN masih menunggu hasil investigasi resmi dan arahan pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelum menetapkan mekanisme kompensasi bagi pelanggan.
Menurutnya, gangguan yang terjadi tidak hanya berdampak di Sumatera Utara, tetapi juga beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera sehingga proses investigasi dilakukan secara menyeluruh.
RDP menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain percepatan penyampaian hasil investigasi, peningkatan keandalan sistem kelistrikan, serta kepastian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik massal. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…