Enam Tahun Menunggu, Warga Halaban Tagih Ganti Rugi Lahan Tol
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pembayaran ganti rugi lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatra di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Senin (18/5/2026).
Rapat yang digelar di Kantor DPD RI Sumut itu dihadiri warga Desa Halaban, perwakilan PT Hutama Karya (Persero), tenaga ahli DPD RI, serta Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta Sinulingga.
Dalam rapat tersebut, warga mengeluhkan sekitar 120 bidang tanah milik masyarakat terdampak proyek tol belum juga menerima pembayaran ganti rugi sejak 2019. Warga mengaku tidak lagi berani mengelola lahan karena sudah masuk proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa.
Penrad Siagian mengatakan dirinya telah menerima pengaduan masyarakat dan turun langsung meninjau lokasi yang dipersoalkan warga. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak serius terhadap kehidupan ekonomi masyarakat karena lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan tidak lagi dapat dimanfaatkan.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat tidak bisa mengusahai lahannya. Ini sangat merugikan karena tanah itu sumber kehidupan mereka,” ujar Penrad.
Ia juga menyoroti kondisi rumah warga yang mulai rusak namun tidak berani diperbaiki karena khawatir memengaruhi proses ganti rugi lahan.
Penrad menegaskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh justru menimbulkan kerugian bagi warga terdampak.
“Kita mendukung pembangunan dan program pemerintah, tetapi kepentingan masyarakat juga harus dilindungi,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Langkat, Matthew Diemas Bastanta Sinulingga, menyebut masyarakat selama ini hanya meminta kejelasan status tanah dan kepastian pembayaran ganti rugi yang belum terealisasi hingga sekarang.
Perwakilan warga mengaku pengukuran dan penghitungan lahan telah dilakukan sejak 2021. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait penetapan harga maupun pencairan pembayaran.
“Ekonomi kami sudah mati total. Kami takut mengerjakan lahan karena semua sudah dihitung untuk ganti rugi,” kata salah seorang warga dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT Hutama Karya, Toni Hariadi, menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan merupakan kewenangan PPK Kementerian Pekerjaan Umum bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T), bukan pihak Hutama Karya.
Ia mengatakan PT Hutama Karya hanya melaksanakan pembangunan fisik jalan tol setelah lahan dibebaskan oleh pemerintah.
Di akhir rapat, Penrad Siagian meminta pemerintah segera memberikan kepastian kepada masyarakat terkait proses pembayaran ganti rugi agar persoalan yang sudah berlangsung selama enam tahun tersebut tidak terus berlarut. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…