Empat Terdakwa PTPN II Bebas, Elfenda: Kejati Sumut Gagal Buktikan Kerugian Negara Rp263 Miliar
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset PTPN II dinilai menjadi tamparan serius bagi kinerja penuntutan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pengamat anggaran dan kebijakan publik sekaligus pendiri Suluh Muda Inspirasi (SMI), Elfenda Ananda, mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang disebut merugikan negara hingga Rp263 miliar tersebut.
"Lemahnya penuntutan dan bukti-bukti argumentasi hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumut tentunya harus menjadi evaluasi bagi Kejaksaan Agung RI. Kejagung harus membentuk tim kajian atas kasus ini, mengapa tuntutan kasus kerugian negara senilai Rp263 miliar begitu mudah dipatahkan oleh hakim," kata Elfenda, Jumat (5/6/2026).
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai M. Kasim menjatuhkan putusan bebas terhadap empat terdakwa, yakni mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, dan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.
Menurut Elfenda, putusan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama Jaksa Penuntut Umum, pengelola BUMN, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan yang menjadi objek perkara.
Ia menyoroti keyakinan jaksa yang sebelumnya menyebut telah terjadi kerugian negara sebesar Rp263 miliar. Dengan nilai kerugian yang sangat besar, kata dia, publik berhak mempertanyakan bagaimana konstruksi perkara tersebut dibangun ketika pada akhirnya majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Jika memang kerugian negara sebesar itu diyakini terjadi, mengapa pembuktiannya tidak mampu meyakinkan majelis hakim? Sebaliknya, jika pembuktian tidak cukup kuat sejak awal, mengapa perkara sebesar ini tetap dibawa ke pengadilan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang luas?" ujarnya.
Menurut dia, pertanyaan tersebut penting diajukan bukan untuk menyerang institusi penegak hukum, melainkan untuk memastikan profesionalisme dan kualitas penanganan perkara yang menyangkut aset negara bernilai tinggi.
Selain aspek penuntutan, Elfenda juga menilai tata kelola BUMN sebagai pemilik awal aset harus menjadi perhatian. Terlepas dari ada atau tidaknya tindak pidana, publik berhak mengetahui apakah transformasi ribuan hektare lahan negara menjadi kawasan properti telah memberikan manfaat maksimal bagi negara.
"Persoalan mendasarnya bukan semata legal atau ilegal, melainkan apakah keputusan bisnis yang diambil benar-benar melindungi kepentingan negara sebagai pemilik aset. Ketika nilai tanah meningkat berkali-kali lipat setelah berubah fungsi menjadi kawasan properti, masyarakat berhak mengetahui berapa bagian nilai tambah tersebut yang kembali kepada negara," katanya.
Elfenda juga menilai pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan, termasuk pengembang yang terlibat dalam proyek tersebut, tidak dapat dilepaskan dari sorotan publik. Menurutnya, transparansi mengenai nilai investasi, pola kerja sama, pembagian keuntungan, serta manfaat yang diterima negara menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
"Publik berhak mengetahui apakah keuntungan yang dihasilkan dari pengembangan kawasan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan nilai yang optimal bagi negara," ujarnya.
Ia menegaskan, putusan bebas mungkin telah mengakhiri perkara pidana, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas penuntutan, tata kelola aset BUMN, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan aset negara.
"Jika tidak ada penjelasan yang transparan mengenai siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari transformasi aset tersebut, maka pertanyaan publik akan terus muncul: apakah negara benar-benar menjadi pihak yang paling diuntungkan, atau justru hanya menjadi penyedia aset bagi keuntungan pihak lain?" tandasnya.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lanjut Elfenda, proyek Kota Deli Megapolitan bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba. Proyek tersebut telah direncanakan sejak 2010 dan memperoleh berbagai persetujuan mulai dari pemegang saham, direksi holding, komisaris hingga Menteri BUMN dalam beberapa periode pemerintahan.(id96)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…