Dugaan Persoalan Pengelolaan Sumur Tua Migas Aceh Tamiang Dilaporkan ke Kejati Aceh
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id): Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh secara resmi menyampaikan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terkait dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sumur tua minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Aceh Tamiang yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kwala Simpang Petroleum bersama sejumlah pihak terkait.
Pengaduan tersebut diserahkan langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Aceh oleh Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Said Zahirsyah Almahdaly pada Kamis (25/6).
Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Said Zahirsyah Almahdaly, dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (25/6) mengatakan, laporan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap perlindungan aset daerah, tata kelola BUMD, serta potensi penerimaan negara dan daerah dari sektor migas yang dinilai perlu diawasi secara transparan dan akuntabel.
"Kami meminta Kejati Aceh melakukan telaah intelijen, pengumpulan bahan keterangan, dan penyelidikan awal terhadap berbagai informasi yang berkembang terkait pengelolaan sumur tua migas di Aceh," ujarnya seraya menyebutkan, tujuannya agar seluruh persoalan dapat diuji berdasarkan dokumen, data produksi, data lifting, dokumen korporasi, dan alat bukti yang sah.
Dalam laporan tersebut, Gadjah Puteh menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas pengelolaan 31 sumur tua migas yang berada di wilayah kerja Pertamina EP Rantau Field, realisasi produksi yang dinilai belum optimal, hingga informasi mengenai kewajiban crude oil yang disebut terus meningkat dan berpotensi membebani BUMD.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai perubahan komposisi kepentingan ekonomi yang diduga menyebabkan berkurangnya porsi kepentingan PT Kwala Simpang Petroleum dalam kerja sama pengelolaan sumur tua tersebut.
Menurut Said, seluruh informasi tersebut harus ditelusuri secara objektif dan profesional guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.
"Kami tidak ingin ada spekulasi liar, karena itu kami meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara menyeluruh. Jika semua proses telah sesuai aturan tentu harus dijelaskan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dalam pengaduannya, Gadjah Puteh juga meminta Kejati Aceh memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk direksi dan komisaris PT Kwala Simpang Petroleum, PT Tamiang Raya Energi, pihak swasta yang terlibat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemilik modal daerah, serta Pertamina EP Rantau Field.
Selain itu, Kejati Aceh diminta berkoordinasi dengan BPKP, BPK RI, BPMA, Kementerian ESDM, Pemerintah Aceh, dan instansi terkait untuk melakukan audit investigatif, audit produksi, audit lifting, audit keuangan, serta audit legalitas korporasi.
Said menegaskan, laporan yang disampaikan Gadjah Puteh bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang objektif, profesional, transparan, dan berbasis alat bukti yang sah.
"Seluruh pihak tetap harus diberikan ruang klarifikasi dan hak jawab. Namun karena pengelolaan migas menyangkut kepentingan negara, daerah, dan masyarakat luas, maka dugaan persoalan ini perlu segera ditelusuri agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar serta tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD," pungkasnya.(id76)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…