Dua Tahun ‘Digantung’ Tanpa Jawaban, STP Adukan Kades Kota Galuh ke Ombudsman
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Penantian panjang tanpa kepastian akhirnya berujung laporan. Seorang warga Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, melaporkan kepala desanya ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, Rabu (29/4/2026).
Pelapor, So Tjan Peng (STP), 65 tahun, warga Dusun IV Desa Kota Galuh, mengaku sudah mengajukan permohonan sejak 2023. Namun hingga kini, permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak desa.
Ia menjelaskan, permohonan yang diajukan berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 30 Oktober 2023. Dokumen itu berkaitan dengan lahan seluas sekitar 5.353 meter persegi di wilayah desa tersebut.
“Lebih dari dua tahun tidak ada respons atau tindak lanjut. Saya bahkan kembali mengajukan permohonan yang sama secara langsung pada 6 April 2026,” katanya.
Menurutnya, sikap diam aparatur desa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat atas layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
Surat yang dimohonkan, lanjut dia, merupakan salah satu syarat administrasi untuk proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Hingga kini, dokumen tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa.
Pelaporan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menjamin hak warga negara atas kepemilikan dan pembuktian hak atas tanah.
Dalam laporannya, So Tjan Peng menduga telah terjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut, tidak dijalankannya kewajiban pelayanan, serta pengabaian permohonan masyarakat.
Ia meminta Ombudsman Sumatera Utara memeriksa kepala desa yang dilaporkan dan mengeluarkan rekomendasi agar dokumen yang diajukan segera ditindaklanjuti dan ditandatangani.
Selain itu, ia berharap lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dapat memastikan haknya sebagai warga negara terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, membenarkan telah menerima laporan tersebut.
“Laporan sudah kami terima. Selanjutnya akan diverifikasi, baik syarat formal maupun materil,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila laporan dinyatakan lengkap, Ombudsman akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan terhadap pihak terkait.(ram)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…