Dua Pejabat Inspektorat Aceh Besar Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus SPPD Fiktif
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BANDA ACEH (Waspada.id): Dua pejabat Inspektorat Aceh Besar dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif periode 2020 hingga Mei 2025.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP.
“Menuntut masing-masing terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan, serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (21/4/2026).
Selain hukuman penjara, terdakwa Z juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp256 juta. Namun, seluruh kerugian tersebut telah dikembalikan.
Sementara itu, terdakwa J dibebankan uang pengganti sebesar Rp147 juta. Dari jumlah tersebut, Rp145 juta telah disita dari BPKD Aceh Besar dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.
Kasus ini sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar yang menetapkan keduanya sebagai tersangka dan melakukan penahanan setelah tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar, Filman Ramadhan, mengatakan kedua tersangka ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh selama 20 hari untuk kepentingan penuntutan dan persidangan.
Berdasarkan hasil perhitungan Kantor Akuntan Publik, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp404 juta.
“Z dan J ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi SPPD dengan kerugian negara mencapai Rp404 juta lebih,” ujarnya pada Kamis, 15 Januari 2026 silam.
Ia menjelaskan, dugaan penyimpangan tersebut berlangsung sejak 2020 hingga Mei 2025. Saat itu, Z yang menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Inspektorat diduga mencantumkan namanya dalam berbagai surat perintah tugas guna memperoleh pembayaran dana perjalanan dinas.
Setelah dilantik sebagai Kepala Inspektorat pada Oktober 2021, Z bersama J yang menjabat sebagai sekretaris kembali mencantumkan nama mereka dalam sejumlah SPPD yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“SPPD tersebut tidak dilaksanakan atau bersifat fiktif, sehingga merugikan keuangan negara,” kata Filman. (Hulwa)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…