DPR RI Dan DPD RI Bersama Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Rancangan Undang- Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang merupakan usul inisiatif DPD RI akan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan target penyelesaian paling lama tiga masa sidang.
Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyebut hasil rapat ini menjadi langkah penting dalam perjuangan panjang DPD RI mengawal aspirasi masyarakat kepulauan.
Menurutnya, kesepakatan seluruh fraksi DPR RI dan pemerintah dalam rapat kerja Panitia khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan yang digelar Kamis (25/6/2026), di Ruang Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menunjukkan semakin kuatnya kesadaran bersama akan pentingnya menghadirkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan.
"Delapan fraksi di DPR RI telah menyetujui RUU Daerah Kepulauan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Pemerintah pada prinsipnya juga menyetujui dengan beberapa catatan untuk koordinasi internal. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat daerah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan." ujarnya kepada media usai mengikuti rapat kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan yang dihadiri DPR RI bersama pemerintah dan Tim Kerja DPD RI.
RUU Daerah Kepulauan selama ini diperjuangkan DPD RI sebagai instrumen untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah kepulauan, mulai dari keterbatasan konektivitas, tingginya biaya transportasi dan logistik, keterbatasan pelayanan publik, hingga rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Andi menilai, baik DPR RI atau pemerintah sepakat bahwa kebutuhan akan RUU Daerah Kepulauan semakin mendesak karena masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
"Melalui RUU Daerah Kepulauan, diharapkan akan muncul instrumen afirmatif yang memungkinkan percepatan pembangunan daerah kepulauan, termasuk melalui dukungan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan tantangan wilayah kepulauan." ujarnya.
Senator dari Kalimantan Timur ini juga menjelaskan, selain menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Daerah Kepulauan, DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah juga telah menyepakati jadwal pembahasan lanjutan sebagai bagian dari percepatan proses legislasi. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi penyelesaian RUU Daerah Kepulauan dalam waktu yang lebih terukur.
"Kami menyambut baik komitmen tersebut. Targetnya paling lambat tiga masa sidang sudah selesai, bahkan kami berharap bisa tuntas dalam dua masa sidang," tutur Andi.
Wakil Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, R. Graal Taliawo, menegaskan semangat utama RUU tersebut adalah menghadirkan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat kepulauan yang selama puluhan tahun menghadapi berbagai keterbatasan akibat karakteristik geografis wilayahnya.
"Spirit utama RUU ini adalah keadilan dan pemerataan pembangunan. Ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada masyarakat daerah kepulauan yang selama ini berkontribusi menjaga keutuhan Indonesia." ujarnya.
Indonesia selama ini telah mengakui dirinya sebagai negara kepulauan, namun berbagai kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memberikan perhatian yang setara terhadap kebutuhan daerah-daerah kepulauan. Karena itu, RUU Daerah Kepulauan menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan nasional lebih mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Sementara, Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan pembentukan beleid ini menjadi upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia.
“RUU ini lahir dari pergulatan panjang masyarakat daerah kepulauan yang selama bertahun-tahun mengalami ketimpangan pembangunan. Banyak daerah kepulauan yang wilayah lautnya jauh lebih luas dibandingkan daratannya, namun belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam kebijakan pembangunan nasional,” ujar Mercy.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa berbagai persoalan masih dihadapi daerah kepulauan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga akses pelayanan publik yang belum merata. Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, lanjut Mercy, RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu menghadirkan afirmasi kebijakan bagi daerah kepulauan agar memperoleh kesempatan pembangunan yang lebih adil dan setara.
Ia juga mengungkapkan seluruh fraksi DPR RI serta pemerintah pada prinsipnya mendukung pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, terdapat kesamaan pandangan bahwa regulasi ini penting untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di wilayah kepulauan.
“Seluruh fraksi dan pemerintah memberikan dukungan terhadap pembahasan RUU ini. Ada sejumlah catatan yang akan didalami, tetapi semuanya sepakat bahwa urgensi RUU Daerah Kepulauan sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Dia menambahkan, Pansus akan terus mengupayakan pembahasan secara konstruktif melalui musyawarah dan mufakat guna menghasilkan formulasi terbaik bagi daerah kepulauan. Ia optimistis proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal setelah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan fraksi-fraksi DPR RI disampaikan.
“Kami berharap regulasi ini dapat menjadi terobosan hukum untuk memastikan daerah-daerah kepulauan memperoleh pembangunan yang adil, setara, dan berkualitas,” pungkasnya. (id10)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…