DLHK Aceh Utara Dorong Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dapur MBG
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LHOKSUKON (Waspada.id): Menindaklanjuti keluhan warga terkait pengelolaan air limbah di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Utara telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Dari hasil pemeriksaan, DLHK mendorong penyempurnaan pada sejumlah aspek pengelolaan air limbah agar memenuhi ketentuan dan semakin ramah lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK Aceh Utara, Saiful Fata, ST, kepada Waspada.id, Rabu (1/7), menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gampong Ude, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.
Peninjauan dilakukan setelah menerima laporan dari warga terkait pengelolaan air limbah. Kegiatan pada 25 Juni 2026 ikut didampingi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Syamsul Rizal.
Dari hasil peninjauan, SPPG tersebut diketahui telah memiliki sistem pengolahan air limbah. Namun, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian. Sehingga pengelolaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Saiful Fata juga menyampaikan bahwa sebelumnya DLHK telah melakukan peninjauan ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, masih terdapat beberapa dapur yang memerlukan penyempurnaan pada sistem pengelolaan air limbah agar sesuai dengan persyaratan teknis (Pertek) yang berlaku.
DLHK juga mendorong agar air limbah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran drainase, atau jaringan badan air. Pengelola diharapkan mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik beserta seluruh fasilitas pendukungnya secara optimal.
Selain itu, pengelola juga diminta menetapkan titik penaatan (titik pengambilan sampel) air limbah olahan. Memastikan air limbah yang telah diolah mengalir dengan lancar menuju badan air melalui saluran drainase, apabila pembuangannya dilakukan melalui jalur tersebut.
DLHK juga mengharapkan pengelola melakukan pemantauan kualitas air limbah pada titik penaatan secara berkala, paling sedikit sekali setiap tiga bulan. Hasil pengelolaan dan pemantauan air limbah tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melalui sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.(id71)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…