Disorot Warga, Rekam Jejak Golfried Harianja Jadi Sorotan Di Seleksi JPT Pratama Samosir
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SAMOSIR (Waspada.id): Seorang warga Kabupaten Samosir, Robin Nainggolan, menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati Samosir terkait keikutsertaan Golfried Harianja dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2026. Dalam surat tersebut, Robin meminta agar rekam jejak dan integritas peserta menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.
Robin mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan proses strategis yang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, aspek rekam jejak, kompetensi, integritas, dan moralitas setiap peserta wajib menjadi perhatian dalam menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus benar-benar mempertimbangkan rekam jejak dan integritas peserta. Masyarakat juga berhak memberikan masukan agar pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan profesionalitas yang baik,” ujar Robin kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, surat tanggapan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Samosir dua hari sebelumnya. Selain itu, tembusan surat juga telah dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
“Dua hari lalu surat sudah saya sampaikan kepada Bupati Samosir dan tembusannya sudah saya kirim ke BKN Pusat,” katanya di Pangururan, Sabtu (13/6/2026).
Dalam surat itu, Robin menyoroti rekam jejak Golfried Harianja saat menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir pada tahun 2022. Ia menyinggung paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Huta Ginjang–Huta Ginjang di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Lanjutan Rekonstruksi Jalan Simpang Jalan Nasional Jembatan Sihapilis–Simpang Jalan Nasional Tanjungan di Kecamatan Nainggolan.
Robin menyebut, berdasarkan dokumen tender, peserta diwajibkan memiliki peralatan utama berupa Asphalt Mixing Plant (AMP) berkapasitas 60 ton per jam dan Stone Crusher berkapasitas 60 ton per jam yang harus terpasang di lokasi proyek.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pihaknya di lapangan, peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender tersebut tidak ditemukan terpasang maupun beroperasi selama pekerjaan berlangsung.
“Dari hasil penelusuran dan pengamatan yang kami lakukan di lapangan, peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender itu tidak ditemukan terpasang maupun beroperasi selama pekerjaan berlangsung,” kata Robin.
Ia menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, Robin juga menyinggung proyek Rekonstruksi Jalan Simpang Huta Ginjang–Huta Ginjang Tahun Anggaran 2022 yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Samosir.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan Golfried Harianja juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan Golfried Harianja juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Samosir,” ujarnya.
Robin turut menyoroti proses tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 8 Ronggur Nihuta Tahun Anggaran 2025 ketika Golfried Harianja menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Samosir.
Ia menjelaskan, dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) ditemukan ketidaksesuaian substansial. Pada bagian sanggah banding disebutkan surat sanggah ditujukan kepada Pengguna Anggaran RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, padahal paket pekerjaan yang ditenderkan merupakan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Samosir.
“Kesalahan seperti ini seharusnya menjadi perhatian karena berkaitan dengan profesionalitas dan tertib administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.
Robin menambahkan, berdasarkan penelusuran pada portal LPSE Kabupaten Samosir, tidak ditemukan adanya perubahan jadwal maupun addendum dokumen hingga tahapan pemasukan penawaran, meskipun terdapat dugaan kesalahan substansial dalam dokumen tender tersebut.
Ia juga menilai selama menjabat di UKPBJ Kabupaten Samosir, Golfried Harianja kerap melakukan kesalahan administrasi sehingga perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses seleksi jabatan.
Atas dasar itu, Robin meminta Bupati Samosir menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menilai integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kelayakan Golfried Harianja sebagai peserta Seleksi JPT Pratama Tahun 2026.
“Kami berharap seluruh informasi ini dapat diverifikasi dan ditelusuri secara objektif. Tujuannya agar pejabat yang nantinya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik,” ucapnya.
Robin juga meminta agar proses seleksi dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menyurati Bupati Samosir, ia juga telah mengirimkan tembusan surat tanggapan tersebut kepada Kepala BKN Pusat melalui layanan pos.
Diketahui, Golfried Harianja saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Samosir. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 15/PANSEL/JTP tentang Hasil Akhir Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, Golfried Harianja masuk dalam tiga besar calon Kepala Dinas Tarukim Kabupaten Samosir. [***]
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…