Difasilitasi Bupati Sergai, PT Bridgestone Mangkir Dari Mediasi Sengketa Lahan, Raja Nagur Bolag Tagih Kepastian HGU
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SERGAI (Waspada.id): Mediasi sengketa lahan antara masyarakat Kerajaan Nagur Bolag dan PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) yang difasilitasi Bupati Darma Wijaya di Kantor Bupati Serdangbedagai (Sergai), gagal menghasilkan keputusan setelah pihak perusahaan mangkir tanpa alasan. Sabtu (27/6/2026) siang.
Ketidakhadiran PT Bridgestone itu memicu kekecewaan masyarakat yang menuntut pengembalian lahan adat seluas 2.846 hektare yang diklaim sebagai warisan leluhur. Agenda mediasi pun berubah menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat terkait klaim lahan yang selama ini dikelola perusahaan.
Raja Kerajaan Nagur Bolag, Alinson Damanik, dalam forum itu menegaskan bahwa pihaknya memiliki dasar hukum dan historis atas lahan yang kini menjadi objek sengketa. Ia menyebut, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang dibuktikan melalui dokumen konsesi Belanda tahun 1912.
"Kami keturunan Raja Nagur Bolag punya dasar menduduki lahan itu. Ada surat konsesi dari Belanda tahun 1912 dengan kontrak selama 75 tahun. Itu menjadi bukti bahwa tanah itu milik leluhur kami," ujar Alinson kepada Waspada.id.
Menurutnya, pihak kerajaan telah menyampaikan surat ke Kementerian ATR/BPN sejak Desember 2025, dilanjutkan ke Pemkab Sergai, DPRD Sergai, DPRD Sumatera Utara, hingga pemerintah kecamatan untuk meminta perlindungan hukum dan mediasi.
Alinson juga menyoroti status Hak Guna Usaha (HGU) PT Bridgestone yang disebut telah berakhir sejak 2022 dan hingga kini masih dalam proses pembaruan.
"Kalau HGU sudah habis, kembalikan tanah itu kepada kami. Kami siap memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk membayar NJOP. Jangan hanya pihak asing yang bisa, masyarakat sini juga sanggup," tegasnya.
Ia menilai lahan tersebut merupakan aset daerah yang seharusnya dapat memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan terus dikuasai pihak luar tanpa kejelasan status hukum.
Terkait bentrokan yang terjadi pada Kamis (25/6/2026) di Dusun VII, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Alinson mengklaim pihaknya lebih dulu diserang oleh ribuan karyawan perusahaan.
"Kami hanya sekitar 50 sampai 60 orang di lokasi. Tapi menurut laporan anggota, mereka datang diduga ribuan dan menyerang lebih dulu. Itu yang memicu kekacauan," katanya.

Raja Kerajaan Nagur Bolag, Alinson Damanik, didampingi Penasehat hukum Gusti Ramadan SH, memberikan keterangan kepada Waspada.id Jumat sore (26/6) di kediaman Alinson Damanik Kecamatan Sipispis. Waspada.id/Bambang
Penasehat hukum Kerajaan Nagur Bolag, Gusti Ramadan SH, memperkuat klaim tersebut dengan menunjukkan empat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menurutnya masih sah dan belum pernah dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami punya empat SKT yang sampai hari ini tidak pernah dibatalkan. Itu alas hak kami. Jadi kami bukan pihak liar di sini," ujar Gusti.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pengerahan massa dalam bentrokan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Sergai, Roni L. Parningotan Sitanggang, membenarkan bahwa HGU PT Bridgestone memang telah berakhir dan saat ini proses pembaruannya masih berada di Kementerian ATR/BPN.
"HGU PT Bridgestone masih dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN. Untuk penerbitan SK itu kewenangannya ada di Menteri," jelas Roni.
Ia merinci, HGU pertama atas nama PT Goodyear terbit pada 1982 dengan luas 3.119 hektare dan berakhir pada 1997. Setelah diperpanjang pada 1998, luas lahan menjadi 2.846 hektare. Pada 2005, status perusahaan beralih menjadi PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate, dengan HGU yang berakhir pada 2022.

Bupati Sergai, Darma Wijaya bersama Wabup Adlin Tambunan turun langsung menyambangi masyarakat pasca insiden di Desa Tinokah Kecamatan Pispis. Jumat (26/6/2026). Waspada.id/Bambang
Sementara itu, Bupati Sergai H Darma Wijaya menegaskan pihaknya tetap berupaya menjaga kondusivitas di lapangan sambil menunggu proses hukum berjalan.
"Kalau bukti-bukti masyarakat itu benar, tentu akan kita dukung. Tapi semuanya harus lewat proses hukum, tidak bisa langsung dieksekusi sendiri," kata Darma Wijaya.
Ia memastikan Pemkab Sergai akan terus memanggil PT Bridgestone untuk hadir dalam mediasi lanjutan. Jika perusahaan tetap mangkir, pihaknya akan membawa persoalan itu ke DPRD Sumut hingga Pemerintah Provinsi.
Sebelumnya, bentrokan antara warga dan ribuan karyawan PT Bridgestone di areal perkebunan karet Dusun VII Desa Tinokkah mengakibatkan situasi memanas. Dalam insiden itu, sebanyak 27 unit sepeda motor dan satu unit truk fuso milik perusahaan dilaporkan terbakar. Sejumlah warga juga mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. (bs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…