Diduga Eksploitasi Seksual Lintas Negara, Advokat Maysarah Surati Presiden Hingga Aparat Tiga Negara
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Dugaan kasus eksploitasi seksual dan penipuan yang melibatkan warga negara asing kembali mencuat. Adv. DR. Hj. Maysarah Nst., S.H., M.H, melalui Kantor Advokat Maysarah & Associates, secara resmi meminta penegakan hukum terhadap seorang pria berkewarganegaraan Pakistan yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap kliennya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Adv. Maysarah kepada media ini, Jumat (01/05/2026), bersamaan dengan dikirimkannya surat resmi kepada berbagai institusi strategis di dalam dan luar negeri.
“Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi sudah masuk ranah dugaan tindak pidana serius, termasuk eksploitasi seksual dan penipuan yang dilakukan secara sistematis,” tegas Maysarah.
Identitas terlapor dan dugaan lokasi
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa terlapor berinisial M, warga negara Pakistan, dengan:
Nomor Paspor: JJ1794293, Data Visa: IDN Faktur No.1150425D1371472-20250415160710, Nomor Kartu: 4364340101865631.
Terlapor diduga berada di Lot 6 University Plaza, Jalan Sulaman, 88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Alternatif lokasi lain di Lahore, Pakistan.
Kronologi singkat Dan Dugaan Perbuatan
Maysarah menjelaskan, kliennya memiliki hubungan dengan terlapor dalam bentuk kesepakatan menuju pernikahan. Namun dalam perjalanannya:
Terlapor diduga tidak memenuhi janji untuk legalisasi pernikahan, tidak memberikan nafkah maupun tanggung jawab, menghilang dan tidak dapat dihubungi, diduga melakukan hubungan dengan perempuan lain selama masih terikat hubungan dengan klien.
“Perbuatan ini tidak hanya melanggar komitmen, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hukum yang serius,” sebutnya.
Bukti Lampiran: Media Sosial, Percakapan, Hingga Dokumen Polisi
Dalam berkas yang disampaikan, terdapat sejumlah bukti pendukung, antara lain:
1. Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian (STTLP) sebagai bukti laporan resmi
2. Tangkapan layar akun TikTok @ALGALA786 yang telah dihapus
3. Profil akun media sosial seperti “Sari Bunga (Twin)” yang diduga terkait jaringan komunikasi
4. Tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan komunikasi dengan banyak pihak
5. Narasi dan dokumentasi dugaan aktivitas eksploitasi melalui platform digital
6. Akun lain seperti “Kimaldi Sabahan IV” yang diduga sebagai identitas tambahan
7. Dokumentasi foto perempuan yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas terlapor.
Menurut Maysarah, bukti tersebut menunjukkan adanya pola komunikasi berulang, dugaan penggunaan multi-akun, Indikasi pendekatan terhadap banyak perempuan lintas negara.
Surat Dikirim Ke Presiden Hingga Aparat Internasional
Dalam langkah hukum yang ditempuh, Maysarah mengungkapkan bahwa surat permohonan penegakan hukum telah dikirimkan kepada berbagai pihak, antara lain:
Di Indonesia:
* Kepala Divisi Hukum Kepresidenan RI
* Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen Imigrasi)
* Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
* Polda Sumatera Utara
* Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil)
* Kementerian Agama RI
Di luar negeri:
* Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta
* Kedutaan Besar Indonesia di Pakistan
* Kedutaan Besar Pakistan di Kuala Lumpur
* Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur
* Konsulat Pakistan di Medan
* Konsulat Indonesia di Pakistan dan Malaysia
Lembaga tambahan:
* Kementerian Perizinan dan Perdagangan
* Pengadilan Agama di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan
* Instansi Imigrasi di tiga negara
* Media nasional dan internasional
Tuntutan dan permintaan tegas
Dalam surat tersebut, pihak kuasa hukum mengajukan sejumlah permintaan, di antaranya:
* Penangkapan terhadap terlapor jika terbukti melakukan pelanggaran
* Pemblokiran masuk ke wilayah Indonesia oleh Imigrasi
* Larangan penggunaan dokumen pernikahan yang diduga palsu
* Penolakan pengurusan visa keluarga atas nama terlapor
* Penundaan pengalihan aset hingga ada putusan hukum
* Penegakan hukum berdasarkan UU TPKS No.12 Tahun 2022
Selain itu, terlapor juga diminta untuk:
* Melaksanakan pernikahan sah sesuai hukum
* Memenuhi kewajiban pembiayaan, termasuk dana haji tahun 2026 yang sebelumnya dijanjikan
Indikasi kasus berulang dan banyak korban
Maysarah menilai, kasus ini tidak berdiri sendiri. Dari bukti yang ada, terdapat indikasi:
* Terlapor memiliki banyak relasi perempuan dari berbagai negara
* Menggunakan media sosial dan aplikasi kencan untuk mendekati korban
* Melakukan pola yang sama secara berulang
“Kami menduga ini bukan satu korban saja. Ada kemungkinan korban lain yang belum berani melapor,” ungkapnya.
Desakan penegakan hukum maksimal
Sebagai penutup, Maysarah menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami meminta aparat penegak hukum di Indonesia dan negara terkait untuk bertindak cepat dan tegas. Ini menyangkut perlindungan perempuan dan kedaulatan hukum,” pungkasnya. (rel/Id27)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…