Di Hadapan Wamen, Politikus Nagan Raya Soroti Pengabaian UUPA Oleh Pusat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BANDA ACEH (Waspada.id): Isu hubungan kewenangan antara Aceh dan pemerintah pusat mengemuka dalam forum Bincang Kebangsaan dan Ngopi Bareng Bang Otto di Moorden Cafe, Pango, Banda Aceh, Sabtu (30/5/2026) malam.
Dalam suasana santai namun penuh gagasan, sejumlah peserta mengangkat berbagai persoalan hukum, kebangsaan, hingga kekhususan Aceh di hadapan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Dr Otto Hasibuan, SH, MM itu.
Salah satu sorotan tajam datang dari Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya, Zulkarnain, yang menilai pemerintah pusat kerap mengabaikan semangat dan substansi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Di hadapan Otto Hasibuan, Zulkarnain menyampaikan, banyak kebijakan yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip otonomi khusus Aceh. Padahal, UUPA selama ini menjadi landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam mengatur hubungan kewenangan antara Aceh dan pemerintah pusat.
“Aceh memiliki UUPA sebagai lex specialis. Namun dalam praktiknya, ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang itu bisa saja terabaikan hanya karena adanya surat atau kebijakan dari kementerian maupun direktorat jenderal,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh karena berbagai kewenangan yang telah diberikan melalui UUPA tidak selalu dijalankan secara konsisten.
Zulkarnain mencontohkan sektor pertambangan yang menurutnya telah memiliki mekanisme pengaturan yang jelas. Namun dalam praktiknya, sejumlah perizinan justru ditarik kembali ke pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah secara memadai.
“Banyak kebijakan yang sangat melukai perasaan masyarakat Aceh. Salah satunya terkait tambang. Ketika kewenangan itu sudah diatur dengan baik, ternyata izin-izin tertentu kembali ditangani pusat, sementara pemerintah daerah bahkan tidak mengetahui prosesnya,” tukas dia.
Karena itu, ia meminta kepada pemerintah pusat melalui Wamen untuk menyuarakan kekecewaan rakyat Aceh itu kepada pimpinannya. "Sikap pemerintah pusat sangat melukai perasaan Rakyat Aceh," ujar dia.
Forum yang dipandu Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Aceh, Zulfikar Sawang, berlangsung interaktif. Selain dihadiri para advokat, kegiatan itu juga diikuti sejumlah kepala kantor wilayah yang berada di bawah kementerian terkait, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), serta mahasiswa yang tergabung dalam berbagai komunitas peradilan dan hukum.
Menanggapi itu, Otto yang juga Ketua Umum Peradi itu mengatakan, sebagai wakil pemerintah, ia menampung semua masukan dan keluhan masyarakat. "Selanjutnya akan saya sampaikan kepada instansi terkait," kata dia.
Dalam sesi diskusi, selain isu berat, berbagai isu ringat juga turut dibahas. Sejumlah peserta juga menyinggung kasus-kasus hukum yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk kasus Jessica Wongso.
Prof Otto juga menjawab pertanyaan, terkait kehadirannya dalam kabinet Prabowo. Ia mengatakan itu, pilihan berat yang bahkan keluarganya kurang mendukung. "Hanya anak laki-laki dan menantu saya yang mendukung. Sedangkan istri dan anak perempuan awalnya kurang mensupport," urai dia.
Masalah Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih hingga sosok Sekretaris Kabinet Letkol Teddy juga mengemuka dalam diskusi yang berlangsung hangat hingga larut malam. (id64)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…