Dewan Bukan Corong Pemerintah, Alfian MaTA: DPRK Bireuen Kehilangan Fungsi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BIREUEN (Waspada.id): Perbedaan pernyataan antar anggota DPRK Bireuen terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ramai didiskusikan di ruang publik hari ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik biasa, melainkan sudah menyentuh soal marwah dan independensi lembaga legislatif.
Mereka kehilangan fungsi dan mandat yang harus mareka perjuangkan. Kabupaten Bireuen salah satu daerah mengalami bencana ekologis yang parah dan sampai hari ini belum mampu keluar dari penderitaan para korban.
Hal itu dikatakan Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melalui rilisnya kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Dikatakan Alfian, sayangnya DPRK malah seperti tidak terjadi apa-apa dan ini menjadi catatan bagi publik. Mereka tidak peduli dan hanya mengejar rente serta sifat angguk kepada penguasa daerah.
"Sangat aneh ketika di tengah banyaknya catatan kritis dalam laporan Pansus LKPj, masih ada pihak yang terkesan sibuk membangun citra seolah pemerintahan daerah berjalan tanpa masalah berarti dan ini tidak boleh dibiarkan. Publik perlu mencatat, siapa yang peduli dan siapa yang diam," jelas Alvian.
Mereka memiliki salah satunya mandat pengawasan, selain regulasi dan penganggaran atas kinerja dan kelembagaannya. Jadi, kata dia, kalau maeeka hanya bekerja "memuaskan" kekuasaan, maka publik patut untuk melakukan kritikan dan mempertanyakan.
"Kita perlu kritis, atas kinerja DPRK hari ini, publik memiliki hak suara untuk membangunkan mareka disaat tertidur atau hanya peduli pada kekuasaannya semata," ujar Alfian.
Alfian memaparkan, anggota DPRK bukan jadi corong pemerintah, tapi mereka memiliki mandat secara kelembagaan. Pertanyaan kemudian, apakah mandat mareka sudah berjalan atau mareka hanya meninaBobokkan kekuasaan untuk mengejar rente?
MaTA mengingatkan, jadi anggota DPRK harus berjuang bersama rakyat, konsisten atas mandat dan memastikan menjalankan fungsi. Bila tidak, maka patut ditinggalkan ketika pemilu nantinya.
"Kalau anda kritis dan peduli, maka rakyat bersama anda tapi kalau anda bersama kekuasaan, maka siap-siap untuk ditinggalkan," tegas Alvian.
MaTA menilai, Kabupaten Biereun banyak hal yang harus dibenahi. Seperti, memperkuat perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan rakyat, kemudian memaksimalkan layanan publik, tidak hanya sebatas di kabupaten, tapi di tiap-tiap kecamatan.
"Realisasi APBK masih tidak terarah dan ini bisa dicek secara lapangan, PAD daerah juga belum ada sumber sumber baru yang seharusnya ini menjadi prioritas karena di tengah kekacauan fiskal saat ini. Jadi, cepat merasa puas adalah kebodohan dan DPRK membangunkan narasi seakan-akan baik-baik saja adalah ngibul," ujar Alvian.
MaTA berharap kepada masyarakat Bireuen harus kritis terhadap kebijakan dan hasil yang ada. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengawasi atas kinerja eksekutif maupun legislatif. (id73)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…