Dedi Iskandar Apresiasi Kelancaran Pemberangkatan Haji Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi lancarnya pemberangkatan seluruh 17 kelompok terbang (kloter) jamaah calon haji Embarkasi Medan tahun 2026 yang berjalan lancar hingga kloter terakhir.
Hal itu disampaikan Dedi menyusul berakhirnya pemberangkatan Kloter 17 pada Senin (11/5/2026), yang menandai tuntasnya proses pemberangkatan jamaah calon haji asal Sumatera Utara tahun ini.
“Alhamdulillah seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar sampai kloter terakhir. Kita berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kemudahan selama menjalankan ibadah dan kembali menjadi haji yang mabrur,” ujar Dedi di Medan, Selasa (12/5).
Selain mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan haji, Dedi juga memuji kebijakan pemerintah terkait penurunan Ongkos Naik Haji (ONH), percepatan masa tunggu, serta pengaturan proporsionalitas kuota haji nasional yang dinilai membantu masyarakat.
Menurutnya, kebijakan penurunan ONH sekitar Rp2 juta cukup membantu meringankan beban biaya jamaah calon haji di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Penurunan ONH sekitar Rp2 juta memang relatif, tetapi tetap membantu mengurangi beban biaya jamaah calon haji. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Lebih Cepat
Dedi juga menilai kebijakan percepatan masa tunggu keberangkatan cukup dirasakan manfaatnya oleh jamaah. Ia mengaku saat berangkat haji pada tahun 2025 lalu, masa tunggunya lebih cepat sekitar dua tahun dibanding estimasi awal.
“Saya sendiri merasakan percepatan keberangkatan sekitar dua tahun. Kebijakan ini cukup membantu jamaah yang sudah lama menunggu antrean,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem proporsionalitas kuota haji diterapkan berbeda di setiap provinsi menyesuaikan jumlah pendaftar dan masa tunggu daerah masing-masing. Pemerintah, kata dia, berupaya melakukan pemerataan agar antrean haji nasional lebih seimbang.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa proporsionalitas kuota menjadi penting untuk menjaga rasa keadilan antarwilayah, terutama bagi daerah dengan jumlah pendaftar besar namun masa tunggu yang panjang. Dengan sistem yang lebih seimbang, diharapkan tidak terjadi kesenjangan signifikan antarprovinsi dalam waktu keberangkatan jamaah.
Dedi juga mendorong agar ke depan pengelolaan kuota dan sistem dam diperkuat dengan digitalisasi serta pengawasan yang lebih ketat.
Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji semakin efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (wsp.id)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…