Buntut Dugaan Pungli Samsat Medan Utara, AMDHI Akan Geruduk KPK Jika Gubsu Tidak Evaluasi Dan Copot Kepala Bapenda Sumut Dan Kepala UPT
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): – Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Azis Sibarani akan mengerahkan massa ke KPK RI jika Gubernur Sumut Bobby Nasution tak segera mengevaluasi Kepala Bapenda Sumut dan Kepala UPT Samsat Medan Utara.
Pernyataan itu muncul setelah mencuatnya dugaan pungutan liar dan gratifikasi di Samsat Medan Utara yang dibongkar seorang staf internal Bapenda Sumut.
“Saya mengapresiasi keberanian staf tersebut. Di tengah budaya bungkam dan kekhawatiran sanksi, ada yang memilih bicara demi menyelamatkan uang rakyat. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya dilindungi negara,” tegas Azis, Senin (18/5/2026).
Azis menyatakan AMDHI siap mengawal dan melindungi whistleblower tersebut. Ia mendesak Gubernur Sumut dan Inspektorat menjamin keselamatan serta karier pelapor agar tidak menjadi korban mutasi, intimidasi, maupun pemberhentian sepihak.
“Jangan sampai setelah membuka data, dia justru dimutasi, dibully, atau diberhentikan. Jika itu terjadi, publik akan menilai Bapenda Sumut lebih melindungi pelaku dugaan pelanggaran daripada orang yang berani bersuara,” katanya.
Menurut Azis, pengakuan staf internal itu sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bergerak. Ia menyebut informasi aliran uang ratusan juta rupiah per bulan yang disampaikan ke publik berpotensi merugikan kas daerah.
“Sekarang bola ada di APH, Jika dugaan aliran ratusan juta rupiah per bulan itu terbukti benar, maka itu merugikan kas daerah dan mengkhianati kepercayaan masyarakat yang taat membayar pajak,” ujarnya.
AMDHI menilai pembenahan internal Bapenda Sumut mendesak dilakukan. Jika pimpinan tak mampu, Azis meminta evaluasi dilakukan tanpa ragu.
“Satu pesan saya ke Bapenda: bersihkan dari dalam. Jika tidak mampu, maka pimpinan harus siap dievaluasi. Jangan mengorbankan pegawai yang berani bersuara,” tegasnya.
AMDHI menyatakan akan mengawal kasus ini hingga ke KPK RI. Aksi massa menjadi opsi jika tidak ada langkah konkret dari Gubernur Bobby Nasution terhadap Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis dan Kepala UPT Samsat Medan Utara.
Hingga berita diturunkan, Kepala UPT Samsat Medan Utara Muhammad Ainul Hafiz belum memberi tanggapan. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…