BRI Binjai Bungkam Soal Dugaan Upah Lembur Tak Cair, LTKP Minta KemenBUMN Turun Tangan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BINJAI (Waspada.id) – Dugaan pemangkasan hak karyawan mencuat di BRI Cabang Binjai. Sejumlah pekerja mengeluhkan upah lembur yang sudah dikerjakan tidak dibayar manajemen, meski data lembur telah di input dan disetujui pimpinan.
Keluhan itu kini mendapat sorotan dari Koordinator Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP), Syafaruddin Sikumbang. Ia mendesak BRI Binjai segera membuka data pembayaran lembur dan melakukan audit internal.
“Jangan tunggu sampai jadi kasus hukum. Selesaikan sekarang,” tegas Syafaruddin, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, kewajiban pembayaran lembur sudah diatur jelas dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang diperbarui melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 35/2021. Setiap jam kerja di luar ketentuan wajib dibayar sesuai aturan.
“Jika lembur sudah di input dan di ACC pimpinan tapi tidak cair, ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ada indikasi pemangkasan hak normatif pekerja. BRI sebagai BUMN harus jadi contoh kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan, bukan justru jadi tempat abu-abu pembayaran upah,” kata Syafaruddin.
Syafaruddin juga meminta Kantor Regional BRI dan Kementerian BUMN turun tangan memeriksa sistem penggajian di BRI Binjai.
“Selesaikan sekarang, bayar hak karyawan, dan beri sanksi kalau ada oknum yang main-main dengan hak orang lain. Keringat pekerja itu bukan biaya operasional yang bisa dipangkas,” ujarnya.
Sebelumnya, salah seorang karyawan BRI Binjai menyebut puluhan pekerja dari BRI Binjai dan unit di bawahnya seperti Kuala, Salapian, dan Sarapit resah karena lembur mereka belum dibayarkan.
“Kami heran, lembur kok tidak dibayar. Padahal uang itu buat nambah kebutuhan keluarga,” ujar karyawan yang meminta namanya dirahasiakan.
Keluhan makin menguat karena lembur kerap terjadi di akhir pekan.
“Mirisnya lagi, kadang Sabtu-Minggu disuruh masuk, tapi lemburnya tidak dibayar. Sudah di input sudah di ACC pimpinan, tapi uangnya tidak cair. Ada apa ini?” ungkap sumber tersebut.
Para karyawan menegaskan lembur bukan permintaan, melainkan perintah kerja. Karena itu, mereka menuntut manajemen segera mencairkan hak yang sudah menjadi kewajiban perusahaan.
“Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan. Tapi tolonglah, lembur ini diselesaikan. Ini hak kami, keringat kami harus dibayar,” tegas sumber itu.
Syafaruddin menambahkan sikap bungkam Kepala Cabang BRI Binjai, Nartha Simamora, memperparah kecurigaan publik.
“Konfirmasi media itu hak publik untuk tahu. Diam seribu bahasa justru menimbulkan preseden buruk. Kalau memang tidak ada masalah, buka datanya: berapa jam lembur yang diajukan, berapa yang dibayar, dan ke mana sisa dananya,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada jawaban resmi dari pihak BRI Cabang Binjai. Sikap bungkam manajemen dinilai memperparah kecurigaan publik terhadap pengelolaan hak karyawan di internal BRI Binjai. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…