Blackout Sumatera, GMPD Desak PLN Bertanggung Jawab
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) Jakarta mendesak PT PLN bertanggung jawab atas pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera sejak Jumat malam (22/5/2026). Peristiwa tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga operasional masyarakat di berbagai daerah.
Wilayah terdampak meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan sejumlah daerah lain yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera.
GMPD menilai blackout tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, terutama terkait keandalan jaringan transmisi, sistem proteksi kelistrikan, kapasitas cadangan daya, mitigasi gangguan sistemik, serta pengawasan terhadap infrastruktur strategis nasional.
Koordinator GMPD Jakarta, Amiruddin Emon, mengatakan blackout massal itu tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena dampaknya sangat luas terhadap masyarakat dan perekonomian.
“Kami mendesak pencopotan Dirut PLN sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan. Dampak blackout membuat aktivitas ekonomi lumpuh, belum lagi pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat yang sangat bergantung pada listrik,” ujar Amiruddin dalam siaran pers GMPD, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, blackout telah mengganggu pelayanan kesehatan, jaringan komunikasi dan internet, transportasi, distribusi logistik, aktivitas UMKM, hingga sektor perbankan di wilayah Sumatera.
GMPD juga meminta Presiden serta Danantara sebagai holding yang menaungi PT PLN (Persero) agar bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas peristiwa tersebut.
Sebelumnya, GMPD telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN pada Selasa (26/5/2026). Dalam aksi itu, mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak pencopotan Direktur Utama PLN, meminta hasil investigasi blackout dibuka secara transparan kepada publik, serta mendesak audit total terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera.
Selain itu, GMPD meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.
GMPD menegaskan penyediaan tenaga listrik merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Karena itu, negara dinilai wajib menjamin pelayanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Aksi kemarin adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” kata Amiruddin Emon. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…