Berkedok Infak, Perangkat Gampong Birem Puntong Instruksikan 853 Warga Penerima Jadup Setor Rp50 Ribu/KK
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LANGSA (Waspada.id): Berkedok pembangunan pagar tempat pemakaman umum (TPU) yang baru di gampong, Pemerintahan Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro menginstruksikan kepada 853 warga korban banjir penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi dan Isi Hunian/Perabot untuk berinfak Rp50.00/KK, Rabu (23/06/2026).
Informasi yang wartawan himpun, sebelumnya, Selasa (12/06/2026) geuchik melalui perangkat gampong menginstruksikan kepada 853 warga diminta hadir di Bale Serbaguna di gampong setempat pada Rabu (23/06/2026) untuk mengambil undangan pengambilan Jadup, Stimulan Ekonomi dan Isi Hunian/Perabot, sekaligus memberikan pengarahan kepada warga terkait ada sejumlah warga yang mendapatkan Jadup, Stimulan Ekonomi dan Isi Hunian/Perabot dan hanya menerima Stimulan Ekonomi dan Isi Hunian/Perabot, serta warga yang belum menerima bantuan tahap II akan masuk pada tahap III.
Selanjutnya, di sela-sela pengarahan itu Geuchik Birem Puntong, Samsul Bahri menginstruksikan kepada 853 penerima bantuan Jadup, Stimulan Ekonomi dan Isia Hunian/Perabot agar menginfakkan Rp50.000 untuk pembangunan pagar kuburan yang baru di gampong.
"Ini bukan memaksa, pahami dulu ya, ini bukan memaksa. Mengingat kondisi kuburan kita yang hari ini hampir penuh dan tanah kuburan yang telah kita bebaskan seluas 2 rante hasil wakaf sudah lunas berkat kerjasama semua untuk ketersediaan tanah kuburan yang baru," jelas Samsul Bahri,
Jadi, sambungnya, saya ingin mengajak warga Birem Puntong yang menerima bantuan agar sudi kiranya berinfak Rp50.000 per KK. "Maksud dan tujuan saya untuk apa, ini untuk kita buatkan fondasi pagar kuburan agar untuk ke depan ketika ada anggaran bisa kita bisa lakukan penimbunan," sebutnya.
Salah seorang warga yang enggan menyebutkan jati dirinya mengaku tidak setuju dengan instruksi geuchik tersebut. Menurutnya, ini benar-benar pungli yang dibungkus dengan nuansa agama.
"Apa dasar dari geuchik meminta infak ke warga penerima bantuan korban banjir, sementara penerima bantuan tahap I tak ada wacana tersebut," katanya.
Kemudian, jika memang ada wacana pembuatan pagar kuburan, kenapa tidak pernah dirapatkan terlebih dahulu ke warga ataupun ke majelis Tuha Peut sebagai badan pertimbangan di gampong, agar seluruh warga Birem Puntong berinfak untuk pembangunan pagar makam tersebut.
"Ini tiba-tiba sudah muncul gagasan infak Rp50 ribu untuk buat pagar kuburan. Bisa dibayangkan, jika ditotalkan Rp50.000 x 853 warga penerima sejumlah Rp42.650.000. Melihat jumlah akumulasi penerima yang besar sehingga ada gagasan tersebut, sementara pada tahap I tidak ada karena jumlahnya sedikit," jelasnya.
"Untuk itu, kami meminta Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana agar mengawasi semua perangkat gampong yang berbuat aneh-aneh di tengah kondisi masyarakat yang terkena banjir. Kalau perlu diganti saja. Jika warga ingin diminta berinfak untuk kuburan atau apapun, mengapa harus ada bandrol Rp50.000, seikhlasnya berapa warga mau kasih. Namanya juga infak, kalau ini kewajiban," tambahnya.
Geuchik Birem Puntong, Samsul Bahri saat menginstruksikan 853 penerima bantuan Jadup, Stimulan Ekonomi dan Isia Hunian/Perabot agar menginfakkan Rp50.000 untuk pembangunan pagar kuburan yang baru, Rabu (23/06/2026).Waspada.id/Ist
Sementara Ketua Satgas Penanganan Bencana Kota Langsa, Dra Suhartini, MPd yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, benar pihaknya telah menerima laporan dari warga ada beberapa perangkat gampong yang diduga meminta sejumlah uang dari warga penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi dan Isi Hunian/Perabot.
"Ada dua gampong yang kita terima diduga mengarahkan warga untuk memberikan sejumlah uang, yakni Gampong Alur Dua Bakaran Bate dan Gampong Birem Puntong," jelasnya.
Dijelaskan Suhartini, tindakan geuchik atau perangkat gampong mengarahkan warga berinfak untuk membangun fasilitas makam dan lain-lain. Padahal telah tersedia anggaran khusus, serta meminta warga melakukan pembangunan secara mandiri, adalah menyalahi prinsip tata kelola.
"Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran administratif dan etika dalam pengelolaan keuangan desa," sebutnya.
Dijelaskan Suhartini, yang juga Sekdako Langsa, terdapat beberapa poin penting yang perlu diketahui terkait permasalahan ini:
Pertama, Penyalahgunaan Dana Stimulan. Dana stimulan darurat bencana pada dasarnya diperuntukkan bagi penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan atau perbaikan makam tidak sesuai dengan peruntukan tanggap darurat, mitigasi, maupun rehabilitasi pascabencana.
Kedua, Kejelasan Anggaran Desa: Jika sudah ada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG/APBDes) untuk pembangunan/perbaikan makam, geuchik wajib menjalankan program tersebut sesuai APBDes yang telah ditetapkan melalui musyawarah.
"Jadi, mengarahkan warga berinfak untuk keperluan yang anggarannya sudah ada menyalahi asas transparansi," urainya.
Ketiga, Prinsip Infak. Dalam Islam, infak bersifat sukarela dan tidak boleh didasarkan pada paksaan atau instruksi sepihak yang membebani warga, terutama jika warga berada dalam kondisi pascabencana. Warga berhak menolak jika merasa diarahkan di luar batas kemampuan atau jika penggunaan dana tidak transparan.
Keempat, Transparansi Dana Desa. Masyarakat berhak meminta rincian APBG dan menanyakan ke mana perginya dana yang dianggarkan untuk pembangunan makam tersebut. Anda dapat merujuk pada regulasi pengelolaan dana desa sesuai dengan pedoman dari Kementerian Desa PDTT.
"Untuk itu, jika ada indikasi pengutipan apapun agar melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH), karena tindakan itu tidak dibenarkan. Sebab, untuk kegiatan apapun sudah dianggarkan di APBG/APBDes masing-masing. Jadi berapapun yang diminta aparat tidak dibenarkan," tandasnya. (Id74)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…