Bawaslu RI Lantik 1.890 PNS, Tiga Pegawai Abdya Masuk Barisan Penguat Demokrasi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id) : Upaya memperkuat kualitas pengawasan pemilu terus dilakukan hingga ke daerah. Sebanyak 1.890 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, resmi dilantik secara daring dan luring, Selasa (19/5).
Dari jumlah tersebut, tiga staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), turut mengikuti prosesi pengambilan sumpah/janji, sekaligus pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, bersama jajaran Bawaslu seluruh Indonesia.
Ketiga pegawai yang resmi dilantik masing-masing Khadafi Syah, sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil pada Subbag Administrasi, Rahmad Rivai, S.H sebagai Analis Hukum pada Subbag Penanganan Pelanggaran, serta Mihardi Addha, S.Sos sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilu (PKPP) pada Subbag Pengawasan dan Humas.
Pelantikan tersebut, menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, sekaligus peningkatan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat Bawaslu, terutama dalam mendukung tugas pengawasan pemilu, yang semakin dinamis dan kompleks.
Ketua BawasluAbdya, Hendra, SH MH kepada Waspada.id mengatakan, penguatan sumber daya manusia sekretariat, merupakan fondasi penting, dalam mendukung keberhasilan pengawasan pemilu, yang profesional dan berintegritas. “Pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional ini, bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, khususnya pada sektor sekretariat, yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas pengawasan pemilu,” ujarnya.
Menurut Hendra, tantangan pengawasan pemilu ke depan, akan semakin kompleks seiring meningkatnya dinamika demokrasi dan tuntutan publik, terhadap penyelenggaraan pemilu yang transparan serta akuntabel.
Karena itu katanya, , aparatur sekretariat dituntut terus meningkatkan kompetensi, profesionalitas, integritas dan kapasitas kerja, sesuai fungsi masing-masing, baik dalam pengelolaan keuangan negara, dukungan hukum, maupun tata kelola pengawasan pemilu.
Ia juga menegaskan, keberadaan jabatan fungsional di lingkungan sekretariat, memiliki posisi strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi. Pranata Keuangan APBN berperan menjaga pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, Analis Hukum memperkuat kajian dan pendampingan hukum kelembagaan, sementara Penata Kelola Pengawasan Pemilu menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengawasan yang profesional dan adaptif.
Dengan pelantikan tersebut, para pejabat fungsional yang baru diangkat, diharapkan mampu menjalankan amanah jabatan secara bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan pengawasan pemilu, khususnya di Kabupaten Abdya.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…