Bangunan Diduga Tanpa Izin Di Sampali Mandek, AMDHI : Jangan Ada Tebang Pilih
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
DELI SERDANG (Waspada.id): Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terlihat belum mengeksekusi pembongkaran bangunan yang diduga berdiri tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik PT Harlindo Udemur Jaya. Pemanggilan pemilik bangunan sudah dilayangkan sejak 23 Februari 2026, namun hingga 25 Mei 2026 belum ada tindakan tegas.
Dalam surat Nomor 100.3.12/662, Satpol PP memanggil pimpinan PT Harlindo Udemur Jaya untuk menghadap penyidik pada 25 Februari 2026. Bangunan berupa workshop dan gudang kantor di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, diduga didirikan tanpa izin.
Surat pemanggilan merujuk UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, dan Perda Deli Serdang No. 2 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung. Hasil monitoring Satpol PP menyebut bangunan tersebut tidak memiliki izin.
Keterlambatan eksekusi mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Azis Sibarani menilai aparat tidak boleh berlama-lama jika bukti pelanggaran sudah ada.
“Surat sudah keluar sejak Februari. Kalau memang tidak punya PBG, harusnya segera ditertibkan. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan Perda,” kata Azis di Medan Selasa (26/05/2026).
AMDHI mendesak Satpol PP segera bertindak. Pembiaran terhadap bangunan tanpa izin, menurut Azmi, berpotensi memicu pelanggaran serupa di daerah lain.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Satpol PP Deli Serdang Marjuki,S.Sos, M.AP, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi ke PT Harlindo Udemur Jaya juga belum berhasil. Surat pemanggilan sebelumnya ditembuskan ke Bupati Deli Serdang, DPMPTSP, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan, serta Camat dan Kepala Desa Sampali. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…