APBK Bireuen 2026 Dinilai Belum Berpihak Pada Masyarakat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BIREUEN (Waspada.id): Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen menilai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun belum berpihak sepenuhnya kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
Penilaian ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma, S.H., didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka, S.Pd.I. (Abi Nanda), dalam konferensi pers di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Kamis (21/5).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan H. Mukhlis dan H. Razuardi. Menurut Surya Dharma, salah satu sektor yang belum mendapatkan perhatian maksimal dalam alokasi anggaran adalah bidang pertanian. Ia menyebutkan, banyak saluran irigasi, saluran cacing, hingga areal persawahan yang rusak parah akibat bencana banjir belum tertangani secara optimal hingga saat ini.
Ia menegaskan bahwa pemulihan kerusakan di sektor pertanian tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah pusat semata, melainkan juga membutuhkan dukungan pendanaan yang jelas dari pemerintah daerah.
“Karena tidak ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah, penanganannya menjadi tidak maksimal. Akibatnya, sampai sekarang para petani belum bisa kembali bercocok tanam seperti sedia kala,” tegas Surya Dharma.
Selain pertanian, sektor perikanan juga dinilai belum mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Bahkan, Surya Dharma menyampaikan bahwa sektor pemberdayaan masyarakat justru tidak memperoleh alokasi anggaran sama sekali dalam dokumen APBK 2026.

Masalah lain yang disorot adalah proses pembahasan anggaran yang dinilai tidak melibatkan pihak Fraksi PKB. Surya Dharma menjelaskan, saat pembahasan berlangsung dirinya sedang berada di Aceh Tamiang dan telah mengusulkan agar tim Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu memanggil dinas atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk membahas kebutuhan masing masing instansi sembari menunggu kepulangannya. Namun, usulan tersebut tidak ditindaklanjuti maupun direspons oleh tim Banggar.
“Karena prosesnya tidak sesuai dan aspirasi tidak tertampung, akhirnya saya tidak bersedia menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen. Dokumen anggaran 2026 itu tetap disahkan tanpa tanda tangan saya,” sesal Surya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka atau yang akrab disapa Abi Nanda. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Ia juga menyoroti lambannya penanganan pascabencana banjir, di mana masih banyak hak-hak korban yang belum terpenuhi hingga kini.
Lebih lanjut, politisi PKB ini mengaku pihaknya mengalami kesulitan mendapatkan transparansi data terkait penyaluran bantuan bencana dari BPBD Bireuen.
“Kami sudah secara resmi menyurati BPBD untuk meminta data dan keterangan terkait penyaluran bantuan kepada korban banjir, namun sayangnya mereka tidak bersikap terbuka dan tidak memberikan informasi yang kami butuhkan,” cetus Abi Nanda.
Fraksi PKB berharap pemangkasan atau penyesuaian anggaran dapat dilakukan pada tahap perubahan nanti, agar alokasi dana lebih diarahkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan mempercepat penanganan dampak bencana yang belum selesai. (Id73)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…