Anggota DPRD Sumut Fatimah S.Si, M.Pd Serap Keluhan Warga Soal BPJS, Desil Dan Kesejahteraan Guru
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) — Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Dapil Sumut 12 Binjai-Langkat, Fatimah, S.Si, M. Pd, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Tahun Sidang II 2025-2026 yang digelar di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, pada 25 Mei 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tuan Guru Besilam Syeikh H. Dr. Zikmal Fuad, M.A, Kepala Desa Besilam Zainudin S.Pd beserta perangkat desa, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Langkat H. Syahrial, S.Pd, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Azzuhroh Abuya KH. Sulaiman, S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Azzuhroh Dra. Ulfah Rahmawaty, S.Ag, serta Bendahara PP Azzuhroh Besilam Ust. Herry Hidayat, S.E.I.
Dalam dialog bersama masyarakat, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih mereka hadapi, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan hingga kesejahteraan guru honorer.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga ialah terkait data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Akibat permasalahan tersebut, sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan sosial, kepesertaan BPJS gratis dihentikan, hingga dicoret dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi keluhan tersebut, Fatimah menjelaskan bahwa penentuan desil bukan dilakukan pemerintah desa maupun kepala dusun. Namun masyarakat yang merasa statusnya tidak sesuai dapat mengajukan kembali perbaikan data melalui pemerintah desa.
“Warga yang merasa status desilnya tidak sesuai bisa kembali melapor ke desa agar dapat diurus perubahan datanya,” ujar Fatimah.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan agar mereka dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan secara maksimal.
Terkait program Universal Health Coverage (UHC), warga mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut. Namun demikian, masyarakat masih menemukan adanya fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang belum memberikan pelayanan optimal kepada pengguna UHC.
Warga berharap pemerintah daerah bersama dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit maupun puskesmas yang bekerja sama dalam program UHC agar masyarakat tidak lagi merasa bingung ataupun takut saat berobat.
Pada sektor pendidikan, warga juga meminta adanya penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah dan KIP Kuliah. Menurut masyarakat, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terkendala biaya.
Menanggapi aspirasi itu, Fatimah menyampaikan dirinya saat ini dapat membantu mengusulkan beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dana pokok pikiran (pokir), khususnya bagi mahasiswa strata satu (S1). Namun pengajuan tersebut baru dapat dilakukan ketika mahasiswa telah memasuki semester tiga.
Pada kesempatan itu, warga Desa Besilam juga menyampaikan apresiasi kepada Fatimah atas bantuan advokasi BPJS Kesehatan yang selama ini dinilai telah membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sebelum program UHC berjalan.
“Terima kasih kepada Ibu Fatimah yang selama ini telah membantu advokasi BPJS kesehatan warga sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar salah seorang warga.
Selain persoalan kesehatan dan pendidikan, para guru di Ponpes Az Zuhroh Besilam turut menyampaikan keluhan terkait insentif guru honorer serta status sertifikasi sejumlah guru yang hingga kini belum terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, Fatimah meminta data para guru terkait untuk ditindaklanjuti dan ditelusuri penyebab belum terbitnya sertifikasi meski dinilai telah memenuhi syarat. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…