Akhiri Masa Jabatan, Fanshurullah Asa Tinggalkan Fondasi Penguatan Penegakan Hukum dan Persaingan Usaha
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Masa kepemimpinan M. Fanshurullah Asa sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Wakil Ketua Aru Armando resmi berakhir setelah sekitar dua setengah tahun memimpin lembaga tersebut.
Selama periode kepemimpinan itu, KPPU mencatat berbagai capaian mulai dari penguatan penegakan hukum, pengawasan merger dan akuisisi, perlindungan UMKM, hingga reformasi kelembagaan untuk memperkuat iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, perkembangan ekonomi digital, meningkatnya aktivitas merger dan akuisisi, serta menguatnya konsentrasi pasar di sejumlah sektor strategis, KPPU terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penegak hukum persaingan usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas regulasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Salah satu capaian terbesar selama masa kepemimpinan Fanshurullah Asa adalah penguatan penegakan hukum. Sepanjang 2024 hingga Semester I 2026, KPPU berhasil menyelesaikan 27 perkara persaingan usaha, terdiri atas delapan perkara pada 2024, 13 perkara pada 2025, dan enam perkara pada Semester I 2026.
Nilai sanksi administratif yang dijatuhkan juga meningkat signifikan. Pada 2025, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp698,5 miliar. Sementara pada Semester I 2026, nilai sanksi mencapai Rp766,5 miliar, termasuk putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer-to-peer lending dengan total denda sekitar Rp755 miliar yang menjadi sanksi terbesar dalam sejarah penegakan hukum KPPU.
Selain penegakan hukum, KPPU juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas merger dan akuisisi. Selama dua setengah tahun terakhir, lembaga tersebut menerima sedikitnya 348 notifikasi merger dan akuisisi, terdiri atas 156 notifikasi pada 2024, 122 transaksi sepanjang 2025, dan 70 notifikasi pada Semester I 2026. Total nilai transaksi yang diawasi selama 2024–2025 mencapai lebih dari Rp2.095 triliun.
Di bidang advokasi kebijakan, KPPU menyampaikan sedikitnya 27 saran dan pertimbangan kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan berbagai regulasi tetap selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sekaligus mencegah potensi praktik anti-persaingan sejak tahap perumusan kebijakan.
Perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu fokus utama. Melalui pengawasan kemitraan, KPPU mendorong hubungan usaha yang lebih adil antara perusahaan besar dan UMKM, termasuk penyelesaian tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha kecil, perbaikan tata kelola kemitraan di sektor perkebunan, serta perlindungan hak lebih dari dua juta mitra pengemudi pada platform transportasi berbasis aplikasi.
Transformasi kelembagaan turut menjadi bagian penting dalam periode kepemimpinan tersebut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 memperkuat kedudukan KPPU sebagai lembaga negara, yang kemudian diikuti penataan organisasi, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, serta implementasi Peraturan KPPU Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2026 guna mempercepat proses administrasi dan menjaga independensi penegakan hukum.
Berbagai langkah tersebut turut mendorong peningkatan kualitas persaingan usaha nasional. Indeks Persaingan Usaha Indonesia naik dari 4,95 pada 2024 menjadi 5,01 pada 2025. Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk dalam kategori tingkat persaingan pasar yang relatif kompetitif.
Menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya, Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPPU dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung berbagai program dan reformasi selama dua setengah tahun terakhir.
"Selama dua setengah tahun terakhir kami berupaya membangun KPPU yang semakin kuat, adaptif, dan relevan terhadap dinamika perekonomian. Penegakan hukum tetap menjadi mandat utama, tetapi kami juga memperkuat fungsi pencegahan, advokasi kebijakan, pengawasan merger, perlindungan UMKM, dan reformasi kelembagaan. Fondasi yang telah dibangun ini diharapkan menjadi bekal bagi KPPU untuk terus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Berakhirnya masa jabatan Fanshurullah Asa dan Aru Armando menjadi awal estafet kepemimpinan baru di KPPU. Tongkat kepemimpinan kini beralih kepada Gopprera Panggabean sebagai Ketua dan Hilman Pujana sebagai Wakil Ketua KPPU, yang diharapkan dapat melanjutkan penguatan peran lembaga dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. (Rel)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…