Ahli Waris Tanah di Pematangsiantar Heran, Miliki Putusan PK Tahun 1985 Malah Dipersoalkan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar menggelar sidang lanjutan perkara sengketa lahan, Senin (11/5/2026). Dipimpin Hakim Ketua Rinding Sambara dan dua hakim anggota, sidang berlangsung hingga malam guna mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Saling lempar pertanyaan, baik dari hakim, pihak tergugat Abdul Malik Saragih didampingi Kuasa Hukumnya Ahmad Suroso maupun dari kuasa hukum pihak penggugat. Diketahui, sengketa lahan yang dipersoalkan itu berlokasi di Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematangsiantar.
Usai persidangan, Ahmad Suroso mengatakan adanya perbedaan dasar hukum yang mencolok atas bukti kepemilikan tanah warisan kakek kliennya itu. Dia menegaskan bahwa lahan tersebut telah memiliki kekuatanku hukum tetap (inkracht) hingga tingkat tertinggi.
Suroso bilang, putusan Peninjauan Kembali (PK) itu dengan nomor 2/PK/PERD/1985/PNSim dan Putusan Kasasi nomor 92 K/SIP/1977 yang diputus pada 9 Agustus 1978 menjadi dasar hukum.
"Perkara ini sebenarnya sudah selesai secara hukum. Bahkan sudah diputuskan di tingkat tertinggi. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkan hak atas tanah ini kembali," kata Suroso kepada wartawan.

Abdul Malik Saragih didampingi kuasa hukumnya saat memberikan keterangan. (Waspada.id/Ata)
Suroso menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kekeliruan mendasar dalam gugatan yang diajukan pihak penggugat. Salah satunya adalah pencantuman Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang digugat. Menurutnya, BPN tidak memiliki peran apapun dalam proses hukum maupun dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.
"BPN tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait tanah dan tidak ada hubungan hukum antara lembaga itu dengan perkara ini. Pencantuman mereka dalam gugatan jelas tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ucapnya.
Selain itu, dia juga menilai gugatan tersebut memiliki cacat formil. Dikatakan, bahwa ada pihak ketiga yang saat ini menguasai sebagian lahan tersebut, yakni Irmawati Pardede. Namun tidak dicantumkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara.
"Karena ada pihak yang berperan namun tidak dimasukkan dalam gugatan, maka menurut hukum gugatan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard," katanya.
Di sisi lain, Abdul Malik Saragih selaku tergugat menyoroti kejanggalan dokumen yang dipegang oleh pihak penggugat. Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan antara administrasi wilayah dengan waktu terbitnya surat yang dipegang pihak penggugat.
"Surat yang dipegang penggugat itu tahun 1987 yang ditandatangani oleh bupati. Padahal, pada tahun 1986 wilayah ini sudah resmi menjadi Kota Pematangsiantar, bukan lagi kabupaten," ucapnya.
Abdul Malik mengaku sudah pernah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut ke kepolisian. Namun laporan itu dihentikan prosesnya atau di-SP3. Dia merasa keadilan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Abdul Malik berharap, majelis hakim yang menangani perkara dapat melihat bukti hukum, termasuk kejanggalan pada dokumen yang dimiliki pihak penggugat. "Saya berharap hakim tetap menjaga martabat lembaga peradilan, tidak terpengaruh apapun dan menegakkan kebenaran. Putusan yang sudah ada sejak tahun 1985 seharusnya menjadi dasar utama dalam memutuskan perkara ini," katanya.
Sidang sengketa lahan akan dilanjutkan kembali untuk mendengarkan keterangan dari pihak penggugat guna pemeriksaan bukti lebih lanjut di ruang sidang PN Pematangsiantar. (Ata)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…