Advokat Jonizar Soroti Lambannya Penanganan Kasus Jual Beli Mobil yang Nyaris Terkubur Lima Tahun
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SERGAI (Waspada.id): Menanggapi lambannya penanganan kasus dugaan penipuan jual beli mobil yang dilaporkan korban Asbullah sejak Juni 2021 di Polsek Perbaungan, Polres Serdangbedagai (Sergai), memantik kecaman keras dari Advokat dan Konsultan Hukum Jonizar, S.H., M.H., M.M., CPL., CPCLE., CPT., CPM.
Ia menilai lambannya proses hukum selama hampir lima tahun tanpa kepastian adalah preseden buruk bagi penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat. "Kami menegaskan bahwa korban berhak memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang wajar (reasonable time)," ujarnya.
Jonizar menjabarkan, perkara pidana yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan serius aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat undang-undang.
“Hampir lima tahun perkara ini menggantung tanpa kepastian. Ini bukan hal biasa, ini alarm serius. Negara tidak boleh membiarkan hukum seolah mati di meja penyidik, sementara korban terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang,” tegas Jonizar dalam pernyataan sikapnya disampaikan melalui WhatsApp kepada Waspada.id, Senin (22/6/2026) pagi.
Ia menyoroti informasi yang berkembang terkait barang bukti yang sebelumnya telah diamankan namun diduga dikembalikan, bahkan objek perkara disebut telah berpindah tangan ke pihak lain. Menurutnya, jika informasi itu benar, maka persoalan ini telah bergeser dari sekadar dugaan penipuan menjadi dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola penanganan perkara.
“Kalau benar barang bukti dilepas sebelum perkara memperoleh kepastian hukum, maka ini bukan lagi soal teknis. Ini menyangkut integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparat. Harus ada yang bertanggung jawab,” katanya.
Atas dasar itu, Jonizar secara terbuka mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengambil alih pengawasan dan melakukan evaluasi total terhadap penanganan perkara tersebut. Ia juga meminta Irwasda Polda Sumut turun melakukan audit internal guna mengurai apa yang sebenarnya terjadi selama hampir lima tahun proses hukum berjalan di tempat.
Tak hanya itu, Jonizar juga meminta Bidpropam Polda Sumut melakukan pemeriksaan etik dan disiplin terhadap personel yang menangani perkara apabila ditemukan adanya dugaan kelalaian, pembiaran, atau tindakan yang berpotensi menghambat proses hukum.
“Kami minta Propam jangan tutup mata. Kalau ada penyimpangan, harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ketika menyentuh persoalan internal,” ujarnya.
Di tingkat pusat, Jonizar mendesak Wassidik Bareskrim Polri turun tangan melakukan supervisi teknis untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai KUHAP dan prinsip Presisi yang selama ini digaungkan Kapolri.
Ia meminta agar dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap status hukum pihak-pihak yang telah diperiksa, keberadaan barang bukti, legalitas pengembalian barang bukti jika benar terjadi, serta hambatan konkret yang membuat perkara itu mandek bertahun-tahun.
“Jangan sampai ada pembiaran sistematis. Keterlambatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya akan memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam penanganan perkara ini,” katanya.
Jonizar mengingatkan, bila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan perkembangan signifikan, korban berhak menempuh seluruh jalur konstitusional, mulai dari pengaduan ke Divisi Propam Polri, Kompolnas, Ombudsman RI, hingga lembaga pengawasan lainnya.
“Ini bukan intervensi hukum. Ini tuntutan agar hukum benar-benar bekerja. Sebab keadilan yang terus ditunda adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap hak warga negara. Perkara ini harus dituntaskan, dan publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya. (bs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…