AcehBerita

Abrasi Pantai Lhok Puuk Menggila: Tanggul Laut Dan Hak Rakyat Yang Diabaikan

R

Oleh

892
Abrasi Pantai Lhok Puuk Menggila: Tanggul Laut Dan Hak Rakyat Yang Diabaikan
Keuchiek Gampong Lhok Puuk, Rajuli alias Aduen. Waspada.id/Maimun Asnawi

Reading Comfort

“Apakah pemerintah hadir hanya untuk mencatat janji, lalu melupakan? Apakah kursi jabatan hanya sekadar simbol tanpa fungsi?. Jika hanya sebatas itu, untuk apa pemerintah itu ada.” – Rajuli yang akrab disapa Aduen, Keuchiek Gampong Lhok Puuk, Seunuddon, Aceh Utara, Aceh.


PERTANYAAN itu pantas untuk dipertanyakan. Pasalnya, peristiwa abrasi pantai di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, bukanlah persoalan yang baru, tapi sudah menahun, tepatnya pada tahun 2019.

Kondisi darurat terjadi di akhir tahun 2025. Sebanyak 38 unit rumah warga ditelan laut, 241 keluarga terdampak, jalan utama gampong (desa) terputus, air sumur warga menjadi asin dan membuat pasokan air bersih terganggu. Sejak saat itu, setiap terjadi pasang purnama, rumah-rumah warga terendam. Kehidupan 1.500 jiwa warga terancam dan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pada pertengahan November 2025, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf berkunjung untuk meninjau lokasi dan pada saat itu, dia menjanjikan langkah penanganan cepat yaitu dilakukan pemasangan geobag, tapi solusi ini tidak efektif karena abrasi masih terus terjadi.

Kondisi Terkini

Saat ini, kata Rajuli, abrasi yang terjadi di Gampong Lhok Puuk, semakin parah. Jumlah warga yang terdampak bertambah menjadi 200 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 1.852 jiwa. panjang jalan utama gampong yang terputus makin panjang, sebelumnya 1,2 km. Kondisi ini telah menghadirkan rasa cemas pada setiap warga di sana. “Jika terus dibiarkan, mungkin, Gampong Lhok Puuk akan tinggal nama dalam  peta,” kata keuchiek gampong tersebut kepada Waspada.id, Rabu (6/5) sore.

Kondisi abrasi yang terjadi di Pantai Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, Aceh.Waspada.id/Maimun Asnawi

Laut Yang Menggerus Dan Harapan Yang Menunggu

Kepada Waspada.id, kata Rajuli, sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu, berharap, dan memohon agar tanggul laut segera dibangun. Permintaan ini bukan untuk kemewahan, bukan untuk ambisi politik, tetapi masyarakat menuntut hak paling mendasar yaitu keselamatan hidup dari ancaman abrasi.

“Suara kami lenyap seperti lenyapnya kepulan asap rokok di udara. Tidak pernah benar-benar didengar oleh penguasa. Saya hanya sorang keuchiek (kepala desa). Kemampuan dan kewenangan kami terbatas,” sebutnya, seraya melanjutkan, jika kehadiran mereka hanya sebatas simbol untuk apa pemerintah itu ada.

Pemerintah Ada Untuk Melindungi

Lalu, pada kesempatan itu, masih dalam sesi wawancara dengan Waspada.id, orang nomor satu di Gampong Lhok Puuk ini kembali mengatakan, bukankah seharusnya pemerintah itu ada untuk melindungi. Pemerintah itu ada untuk mendengar, dan Pemerintah itu ada untuk bertindak. Setelah berteriak dan memohon bantuan sejak tahun 2019 hingga tahun 2026, teriakan mereka belum mendapat respon, maka masyarakat menganggap, fungsi pemerintah ada di masyarakat telah hilang.

“Jika fungsi pemerintah hilang, sisanya adalah ketidakadilan dan terus dipelihara oleh kelalaian. Tanggul laut yang kami minta untuk segera dibangun bukan hanya sebatas beton dan besi. Tanggul itu adalah harapan bagi nelayan dan anak-anak yang ingin tumbuh tanpa dihantui ancaman air pasang,” urainya.

Kata dia lagi, dalam persoalan ini, masyarakat tidak meminta belas kasihan. Masyarakat hanya meminta tanggung jawab pemerintah. Tanpa tanggul laut, masyarakat Gampong Lhok Puuk selalu menghabiskan waktunya dalam rasa was-was. Rasa was-was warga terjadi seiring dengan pemerintah yang gagal menjalankan amanat.

Ombak Bukan Lagi Nyanyian Yang Bikin Tenang

Ada ungkapan, mendengar deburan ombak bikin pikiran tenang. Kebenaran ungkapan ini sudah dibuktikan secara ilmiah dan psikologi. Suara ombak terbukti memiliki efek terapeutik yang kuat bagi kesehatan mental dan pikiran manusia.

Ungkapan dan kebenaran akal hal itu mungkin berguna bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pantai Lhok Puuk atau bagi warga yang tinggal menetap di pantainya yang masih aman dari terjangan abrasi. Ungkapan ini tidak berlaku bagi warga Gampong Lhok Puuk. Bagi mereka, suara deburan ombak benar-benar membuat mereka saban hari harus berpikir keras hingga memukul mental.

“Pada tahun 2019, rumah yang ditelan laut 38 unit, pada tahun 2026 bertambah menjadi 200 unit. Kondisi ini benar-benar mematahkan mental mereka dan membuat setiap hari mereka berpikir keras akan kehilangan tempat tinggal.  Suara deburan ombak bagi kami di Lhok Puuk menjadi pemicu stres,” sebut salah seorang warga, Anwar, 42.

Nelayan Kehilangan Dermaga

Abrasi yang semakin menggila bukan hanya menyebabkan nelayan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan dermaga. Sejak abrasi semakin parah, para nelayan terpaksa menambatkan perahu mereka lebih jauh dari rumah. Saban hari perasaan mereka seperti dikejar ombak, karena setiap hari tanah di kampung mereka semakin habis.

“Sumber kehidupan kami ada di laut, tapi saat ini, laut menjadi ancaman bagi kehidupan kami nelayan. Kami bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi abrasi juga telah membuat kami kehilangan dermaga. Aktivitas melaut kami semakin sulit,” sebut salah seorang nelayan lainnya, Usman, 48.

Ancaman Kehilangan Masa Depan Anak-Anak Nelayan

Ada pertanyaan dari beberapa anak-anak Gampong Lhok Puuk yang mampu membikin hati pendengar seperti tersayat. Mereka bertanya kepada Waspada.id, apakah gampong mereka akan hilang. “Jika hilang, kami kemana pak,” tanya Furqan,13.

Bagi anak-anak Lhok Puuk, kehilangan tempat tinggal dan ancaman kehilangan gampong yang telah mereka huni secara turun temurun bukan hanya sebatas kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan masa depan. “Kalau tanggul laut segera dibangun, mungkin ancaman itu tidak akan menjadi kenyataan,” kata M. Yasir,38.

Harapan Yang Menggantung Dan Paradoks Kepedulian

Harapan untuk dibangun tanggul laut sudah pernah diutarakan kepada Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, namun tanggapan sebatas pemasangan geobag. Sudah pernah diutarakan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dia menjanjikan akan menyahutinya. Harapan itu sudah disampaikan kepada para penguasa itu pada tahun lalu, hingga tahun 2026, harapan ini masih menggantung.

“Mungkin, harapan ini akan ditanggapi ketika Lhok Puuk hilang dan tinggal nama dalam peta. Kondisi yang terjadi di gampong ini merupakan paradoks bencana di negeri ini. Suara masyarakat terdengar riuh tetapi tenggelam di tengah hiruk pikuk isu yang lain. Tidak lama lagi, kami mungkin akan kehilangan ruang hidup, sejarah, dan masa depan sebuah komunitas. Sepertinya, hak kami benar-benar diabaikan,” ucap Rajuli lirih.

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud (HRD)

Keuchiek Gampong Lhok Puuk, Rajuli, minggu lalu, menjumpai dan memohon bantuan untuk memperjuangkan tanggul laut di gampong tersebut kepada Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud (HRD).

Persoalan abrasi pantai Gampong Lhok Puuk disampaikan kepada Anggota Komisi V DPR RI dari Partai PKB oleh Keuchik Gampong Lhok Puuk, minggu lalu, saat anggota dewan itu berkunjung ke Kecamatan Seunuddon. “Tanggul laut di Gampong Lhok Puuk sudah kita usulkan. Insya Allah proyek ini akan segera turun,” sebut HRD, sambil memberitahukan Waspada.id, kalau dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke lokasi abrasi tersebut dan telah mempejuangkan harapan masyarakat di sana ditingkat pusat. 


Maimun Asnawi, S.Hi., M.Kom.I






Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua