42 SPPG MBG di Sumut Diduga Dikendalikan Satu Orang, Kejatisu Diminta Usut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): – Sosok yang dikenal sebagai penguasa proyek di Kota Medan, RB, diduga mengendalikan 42 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) di Sumatera Utara. Dugaan itu memicu desakan keras dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) agar Kejaksaan Tinggi Sumut segera turun tangan.
RB selama ini dikaitkan dengan sejumlah mega proyek di Medan, mulai dari revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan gedung Kejati Sumut, proyek tanah timbun Islamic Center Medan Labuhan, underpass HM Yamin, Stadion Taman Bunga, Tanggul Rob Belawan, hingga normalisasi Sei Bedera di belakang Kodam I/BB.
Kini sorotan mengarah ke program MBG. Menurut Koordinator Nasional KAMAK Azmi Hadly, RB diduga menguasai 42 SPPG melalui lima yayasan berbeda:
1. Yayasan AMM: 11 SPPG
2. Yayasan ASM: 10 SPPG
3. Yayasan ASM: 10 SPPG
4. Yayasan DSM: 8 SPPG
5. Yayasan STN: 3 SPPG
“Jika benar 42 SPPG berada dalam kendali satu kelompok, ini menjadi tantangan apa kah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara yang baru Muhibuddin berani mengusut dan apakah ini sudah sesuai ketentuan pemerintah,” kata Azmi di Medan Minggu (7/6/2026)
KAMAK juga meminta Badan Gizi Nasional membuka mekanisme penunjukan mitra, verifikasi yayasan, dan pengawasan SPPG di Sumut. Azmi menegaskan pihaknya mendukung program MBG, tapi mengingatkan agar tidak disusupi kepentingan dan praktik yang merugikan keuangan negara.
Senada, Wakil Ketua Umum AMDHI Azis Sibarani menyebut penguasaan lebih dari 10 dapur MBG oleh satu pihak berpotensi melanggar aturan BGN. Berdasarkan Perpres No. 115/2025, satu mitra yayasan di satu provinsi hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur MBG.
“Aturan ini untuk mencegah monopoli dan memastikan tata kelola transparan. Menguasai puluhan titik berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan pemasok lokal, serta melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Monopoli,” ujar Azis.
Ia menambahkan, jika terbukti ada jual-beli titik SPPG, gratifikasi, atau mark-up harga, maka oknum tersebut bisa dijerat UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…