MedanArtikel

Rp 10,2 T Diselamatkan, Pemuda Nusantara Sumut Dorong Pengusutan Aktor Di Balik Tambang Ilegal

R

Oleh

16
Rp 10,2 T Diselamatkan, Pemuda Nusantara Sumut Dorong Pengusutan Aktor Di Balik Tambang Ilegal
Ketua Umum Pemuda Nusantara Sumatera Utara, Fahrurrozy Efrial. Waspada.id/ist

Reading Comfort

MEDAN (Waspada.id): Pemuda Nusantara Sumatera Utara menilai penyelamatan aset negara senilai sekitar Rp10,27 triliun dari penertiban kawasan tambang ilegal harus diikuti dengan pengungkapan pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, hingga penerima manfaat terbesar dari aktivitas tersebut.

Ketua Umum Pemuda Nusantara Sumatera Utara, Fahrurrozy Efrial, Rabu (12/8) mengatakan capaian tersebut penting, namun belum menjawab seluruh persoalan terkait pengungkapan 1.063 tambang ilegal yang disebut memiliki potensi kekayaan sedikitnya Rp300 triliun.

Menurutnya, pemulihan aset dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Negara tidak cukup hanya mengambil kembali kawasan atau aset yang dikuasai secara ilegal apabila pihak yang menikmati hasil kegiatan tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban sepanjang unsur pidananya terpenuhi.

“Rp10,27 triliun adalah capaian yang penting. Tetapi kita harus melihat apa yang ada di balik angka itu. Kalau terdapat tindak pidana, masyarakat berhak mengetahui bagaimana perkara tersebut diproses dan siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

Fahrurrozy menilai penanganan tambang ilegal berskala besar tidak semestinya hanya menyasar pekerja atau operator di lapangan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri keterkaitan antara pemodal, perusahaan, pembeli, jalur distribusi hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Ia juga mendorong penelusuran transaksi keuangan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Terkait perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Fahrurrozy meminta seluruh informasi dan dugaan yang muncul diperiksa secara menyeluruh, termasuk rekam kewenangannya ketika menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

“Jika muncul indikasi bahwa kewenangan tersebut berkaitan dengan dugaan aliran dana pengamanan atau kepentingan tertentu, penyidik harus mengujinya dengan bukti. Jangan langsung menyimpulkan, tetapi jangan pula menutup kemungkinan sebelum pemeriksaan selesai,” ujarnya.

Menurut Fahrurrozy, angka Rp300 triliun yang disebut sebagai potensi kekayaan juga perlu dijelaskan secara terbuka. Potensi penerimaan negara, keuntungan ilegal, kerugian negara dan kerugian perekonomian negara merupakan hal yang berbeda sehingga tidak semestinya disamakan.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjelaskan basis perhitungan secara proporsional agar masyarakat dapat membedakan antara angka estimasi dengan nilai yang telah dibuktikan melalui audit maupun proses hukum.

Mengenai proses praperadilan, Fahrurrozy meminta hakim tetap mengedepankan prinsip legalitas dan menguji seluruh dalil pemohon secara objektif.

“Praperadilan adalah hak hukum setiap pihak, tetapi jika setelah pemeriksaan dalil pemohon tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum, kami berharap majelis hakim menolaknya. Proses perkara pokok harus tetap berjalan,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan terhadap 1.063 tambang ilegal harus menghasilkan sistem penegakan hukum yang terukur.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menunjukkan perkembangan perkara mulai dari penertiban, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan, termasuk nilai aset yang berhasil dipulihkan.

“Yang dibutuhkan publik sekarang bukan sekadar klaim keberhasilan, melainkan rekam jejak yang bisa diperiksa,” pungkasnya. (wsp.id)

Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua