Menjaga Wibawa Hukum di Tengah Bayang-Bayang Persepsi Politik
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Oleh: Dr Usman Lamreung
Pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali mengingatkan publik pada satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia: batas tipis antara proses hukum dan persepsi politik.
Ketika Mahfud menyebut perkara tersebut dipenuhi "ranjau politis" dan menilai pengalihan penyidikan berpotensi dipersepsikan sebagai hasil kompromi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu perkara, melainkan juga kredibilitas penegakan hukum.
Dalam negara demokrasi, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pengawasan publik. Setiap keputusan aparat penegak hukum akan selalu dinilai dari dua dimensi sekaligus, yakni legalitas dan legitimasi. Legalitas berbicara tentang kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan legitimasi menyangkut penerimaan masyarakat terhadap proses tersebut. Sebuah keputusan mungkin sah secara hukum, tetapi apabila gagal menjawab keraguan publik, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tetap akan tergerus.
Pernyataan Mahfud patut dipahami dalam konteks tersebut. Ia menyoroti mekanisme pengalihan penyidikan yang dinilai tidak lazim dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian itu, kritik tersebut mengandung pesan penting bahwa setiap langkah luar biasa dalam penegakan hukum memerlukan penjelasan yang sama luar biasanya kepada publik.
Transparansi menjadi kebutuhan mutlak agar ruang spekulasi tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Indonesia memiliki pengalaman panjang bahwa setiap perkara hukum yang melibatkan pejabat tinggi hampir selalu melahirkan tafsir politik. Fenomena ini bukan semata-mata disebabkan lemahnya institusi penegak hukum, melainkan juga karena tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta relasi antarlembaga negara. Dalam situasi seperti ini, sekecil apa pun penyimpangan prosedur akan mudah dibaca sebagai adanya kepentingan politik yang bekerja di balik layar.
Padahal, tantangan utama pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya membongkar kejahatan, tetapi juga menjaga integritas proses hukumnya. Keberhasilan mengungkap suatu perkara akan kehilangan makna apabila publik meyakini prosesnya tidak independen. Sebaliknya, proses yang transparan, akuntabel, dan dapat diuji akan memperkuat legitimasi terhadap putusan, apa pun hasil akhirnya.
Karena itu, Polri dan Kejaksaan Agung memikul tanggung jawab yang sama besar untuk memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun di hadapan publik. Penjelasan yang terbuka mengenai dasar hukum, alasan administratif, serta mekanisme pengalihan kewenangan menjadi penting untuk menutup ruang tafsir yang tidak perlu. Dalam negara hukum, komunikasi kelembagaan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi kualitas koordinasi antarlembaga penegak hukum. Perbedaan kewenangan atau interpretasi terhadap aturan jangan sampai menimbulkan kesan adanya tarik-menarik kepentingan. Publik tidak berkepentingan melihat institusi mana yang lebih dominan. Yang diharapkan masyarakat adalah sistem hukum yang bekerja secara profesional, konsisten, independen, dan bebas dari intervensi.
Lebih jauh, perdebatan mengenai perkara ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem hukum acara pidana Indonesia. Jika memang terdapat ruang kosong atau ketidakjelasan mengenai mekanisme pengalihan penyidikan, maka pembentuk undang-undang perlu memberikan kepastian melalui pembaruan regulasi. Kepastian hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Tanpa kepastian prosedur, ruang interpretasi akan terus menjadi sumber polemik setiap kali muncul perkara yang melibatkan pejabat negara.
Demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Supremasi hukum bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan prinsip yang harus tercermin dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.
Pernyataan Mahfud MD hendaknya dipandang sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik adalah aset paling berharga dalam penegakan hukum. Ketika kepercayaan itu terpelihara, setiap putusan akan memperoleh legitimasi yang kuat. Sebaliknya, apabila proses hukum terus dibayangi persepsi adanya kompromi politik, yang terancam bukan hanya reputasi satu lembaga, melainkan juga wibawa negara hukum itu sendiri.
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, seluruh institusi penegak hukum perlu membuktikan bahwa hukum tetap berdiri di atas semua kepentingan. Hanya dengan cara itulah prinsip equality before the law dapat diwujudkan secara nyata, dan supremasi hukum tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…