OpiniArtikel

Dari Sopo Godang ke Negara Digital (Surat Tumbaga Holing, Ius Integrum Nusantara, dan Jalan Menuju Peradaban Hukum Indonesia 2045)

R

Oleh

53
Dari Sopo Godang ke Negara Digital (Surat Tumbaga Holing, Ius Integrum Nusantara, dan Jalan Menuju Peradaban Hukum Indonesia 2045)
(Foto: Waspada/Redaksi)

Reading Comfort

Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., SpN., M.Kn (Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia) dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Ketika Kemajuan Membutuhkan Kompas Hukum

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Agustus 2026 usia kemerdekaan telah mencapai 81 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dan nantinya pada tahun 2045, Indonesia genap satu abad merdeka. Bayangan tentang masa itu biasanya hadir melalui angka: pendapatan per kapita, kekuatan industri, kualitas sumber daya manusia, kota cerdas, transisi energi, dan kecerdasan artifisial. Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan oleh statistik pembangunan: hukum seperti apa yang akan menopang Indonesia ketika negara, pasar, teknologi, masyarakat, dan alam bergerak jauh lebih cepat daripada hari ini?

Pertanyaan itu penting karena pembangunan yang berhasil secara ekonomi dapat tetap meninggalkan kegagalan hukum. Jalan dapat dibangun ketika konflik tanah belum selesai. Investasi dapat masuk ketika hak masyarakat adat belum efektif. Algoritma dapat mempercepat pelayanan ketika warga tidak mengetahui mengapa permohonannya ditolak. Perdamaian perkara dapat ditandatangani ketika korban belum pulih. Izin lingkungan dapat lengkap ketika sungai kehilangan daya hidupnya. Semua itu menunjukkan perbedaan antara pembangunan yang legal secara administratif dan pembangunan yang adil secara substantif.

UU Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan nasional selama dua puluh tahun. Horizon ini seharusnya juga menjadi momentum untuk bertanya bukan hanya berapa banyak hukum yang harus dibentuk, tetapi bagaimana hukum Indonesia dibangun sebagai suatu sistem. Negara dengan ribuan regulasi belum tentu memiliki tata hukum yang utuh apabila satu rezim bekerja dengan meniadakan rezim lain.

Di tengah pencarian itu, hukum adat sering ditempatkan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terlalu rendah ketika ia dianggap sekadar tradisi lokal yang relevan untuk upacara dan identitas. Terlalu tinggi ketika seluruh praktik masa lalu diperlakukan seolah-olah kebal dari pengujian konstitusi dan HAM. Kedua posisi sama-sama bermasalah. Tradisi hukum Nusantara justru paling bernilai ketika dibaca sebagai pengalaman normatif yang dapat menghasilkan konsep, lalu konsep itu diuji.

Surat Tumbaga Holing dalam tradisi Mandailing–Angkola memberi pintu masuk untuk pekerjaan tersebut. Patik, Uhum, dan Ugari menyimpan grammar normatif mengenai batas aturan, keadilan penerapan, kepatutan prosedur, musyawarah, dan pemulihan. Dalihan na Tolu menambahkan kesadaran bahwa manusia tidak hidup sebagai individu yang terisolasi, melainkan berada dalam hubungan sosial yang membawa hak sekaligus tanggung jawab.

Ius Integrum Nusantara (IIN) dikembangkan dari titik itu. Ia tidak dimaksudkan menggantikan Pancasila, UUD 1945, atau teori hukum universal. Pancasila dan konstitusi tetap menjadi fondasi normatif. IIN bekerja sebagai pisau analisis yang mempertemukan nilai Nusantara dengan konstitusi, HAM, ilmu hukum modern, realitas empiris, ekologi, dan teknologi. Ukurannya bukan kebanggaan budaya, melainkan kemampuan menjelaskan masalah dan menghasilkan solusi yang dapat diuji.

Artikel ini merangkum sepuluh jalur pemikiran menjadi satu argumentasi: pembangunan hukum menuju 2045 memerlukan pergeseran dari fragmentasi menuju integrasi. Jalannya bergerak dari living law, rule of law, restorative justice, ecological jurisprudence, hak masyarakat adat, agraria, legal pluralism, batas HAM terhadap sanksi adat, tata kelola AI, sampai gagasan peradaban hukum. Benang merahnya sederhana: hukum harus mampu menjaga kepastian tanpa kehilangan keadilan, pluralitas tanpa fragmentasi, kemajuan tanpa mengorbankan manusia dan alam.

1. Living Law yang Tidak Sekadar Menunggu Pengakuan Negara

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan syarat-syarat konstitusional. Rumusan itu menyimpan dua pesan sekaligus: negara tidak boleh meniadakan kenyataan normatif yang telah hidup, tetapi pengakuan juga tidak berarti bahwa semua praktik adat otomatis memperoleh validitas tanpa batas.

Persoalan praktis muncul ketika recognition diperlakukan sebagai pencipta keberadaan. Komunitas yang telah mempunyai sejarah, struktur otoritas, wilayah, norma, dan praktik sosial dapat berada dalam posisi seolah-olah belum ada secara hukum sampai prosedur administratif selesai. Di titik ini, administrasi yang seharusnya memberi kepastian justru dapat menciptakan legal invisibility.

Jalan keluarnya bukan menghapus verifikasi. Negara membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan subjek, wilayah, kelembagaan, dan hubungan dengan pihak lain. Namun verifikasi harus bersifat deklaratif-korektif terhadap fakta keberadaan, bukan sepenuhnya konstitutif terhadap hak yang secara sosial-historis telah hidup.

Karena itu gagasan Constitutional Integrative Living Law menempatkan living law sebagai mitra konstitusi. Norma adat dapat menjadi sumber pembentukan, interpretasi, dan evaluasi hukum, tetapi harus melewati constitutional compatibility test. Martabat manusia, kesetaraan, due process, perlindungan kelompok rentan, dan kepentingan umum menjadi lantai yang tidak boleh ditembus.

Model ini menghindari dua ekstrem. State legalism menganggap hanya norma negara yang sungguh-sungguh hukum. Cultural absolutism menganggap tradisi selalu benar karena berasal dari komunitas. IIN memilih dialog kritis: negara belajar dari pengalaman normatif masyarakat, sementara living law menerima pengujian konstitusional.

Implikasinya besar bagi pembangunan hukum. Legislasi nasional tidak harus selalu memulai dari kertas kosong atau transplantasi konsep asing. Ia dapat menggali cara masyarakat menyelesaikan konflik, menjaga sumber daya, membagi tanggung jawab, dan membangun legitimasi. Tetapi proses penggalian itu harus dilakukan secara ilmiah: historis, empiris, komparatif, dan terbuka terhadap falsifikasi.  “Ija dompak saba, i do dompak bondar; ija dompak patik, i do dompak uhum.” — Ke mana sawah diarahkan, ke sana parit mengikuti; pengakuan hukum memerlukan arah agar keadilan tidak kehilangan jalannya.

2. Negara Hukum Tidak Cukup dengan Pasal: Patik, Uhum, dan Ugari

Negara hukum mudah terjebak pada ukuran formal: apakah ada undang-undang, apakah pejabat berwenang, apakah prosedur telah dilalui. Ukuran tersebut mutlak diperlukan, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa legalitas formal dapat hidup berdampingan dengan ketidakadilan substantif. Sebuah keputusan dapat sah menurut kewenangan namun tidak masuk akal bagi orang yang menanggung akibatnya.

Patik memberikan dimensi batas dan kepastian. Hukum harus dapat diketahui, tidak berubah sesuka kekuasaan, dan mempunyai arah yang konsisten. Dalam bahasa negara modern, Patik berhubungan dengan legality, foreseeability, hierarchy, dan limitation of power.

Uhum membawa pertanyaan yang berbeda: apakah hukum yang sah itu diterapkan secara adil? Di sini equality before the law tidak cukup menjadi slogan. Penegakan harus melihat distribusi manfaat dan beban, posisi pihak yang rentan, relevansi bukti, serta kemungkinan bahwa aturan yang netral di atas kertas menghasilkan ketimpangan dalam praktik.

Ugari menambahkan dimensi yang sering diremehkan: cara mencapai keputusan. Prosedur yang patut bukan dekorasi administratif. Kesempatan didengar, alasan keputusan, musyawarah, ketidakberpihakan, dan jalan koreksi merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Keputusan yang substantifnya benar tetapi lahir melalui proses sewenang-wenang tetap meninggalkan luka legitimasi.

Dari tiga unsur itu lahir Integrative Rule of Law: kepastian, keadilan, dan kepatutan prosedural harus bekerja sekaligus. Kepastian tanpa keadilan menjadi legalisme; keadilan tanpa batas normatif mudah berubah menjadi subjektivisme; prosedur tanpa substansi menjadi ritual.

Indonesia menuju 2045 memerlukan ukuran negara hukum yang bergerak dari compliance menuju integrity. Pertanyaannya bukan hanya apakah institusi mematuhi pasal, tetapi apakah keseluruhan tindakan negara menjaga koherensi antara kewenangan, alasan, dampak, dan kepercayaan publik. “Unang songon landak, tajom tu pudi; unang songon sipet, lanyap tu jolo.” — Hukum jangan tajam hanya ke satu arah; ukuran keadilan harus berlaku kepada yang kuat dan yang lemah.

3. Keadilan Restoratif: Perkara Belum Selesai Jika Hubungan Belum Pulih

Restorative justice menjanjikan koreksi terhadap sistem pidana yang terlalu berpusat pada penghukuman. Namun ketika istilah ini menjadi populer, muncul risiko administratif: keberhasilan diukur dari jumlah perkara yang dihentikan. Padahal penghentian proses bukan sinonim pemulihan.

Ugari memberi titik tekan pada finalitas sosial. Petuah mengenai selesainya pembicaraan dan berakhirnya perselisihan menunjukkan bahwa keputusan baru bernilai apabila mampu menghentikan reproduksi konflik. Karena itu legal settlement harus diuji terhadap social settlement.

Integrative Restorative Justice memecah outcome menjadi empat dimensi. Pertama, victim restoration: apakah kerugian material, psikologis, sosial, dan rasa aman korban dipulihkan. Kedua, offender responsibility: apakah pelaku memahami akibat, mengakui tanggung jawab, dan melakukan reparasi. Ketiga, community reconciliation: apakah relasi sosial yang terganggu memperoleh ruang rekonsiliasi. Keempat, normative reintegration: apakah pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab tanpa menormalisasi pelanggaran.

Empat ukuran tersebut mencegah restorative justice menjadi jalan pintas. Perdamaian yang lahir karena tekanan sosial terhadap korban tidak restoratif. Kompensasi tanpa pengakuan tanggung jawab belum tentu restoratif. Penghentian perkara yang meninggalkan ancaman berulang juga bukan pemulihan.

Di sini marpokat relevan sebagai mekanisme deliberasi, tetapi ia harus ditransformasikan oleh due process. Forum musyawarah harus menjamin suara korban, menghindari dominasi elite, memeriksa ketimpangan posisi, dan menyediakan pilihan untuk tidak berdamai.

Jika diuji secara empiris, keberhasilan restorative justice seharusnya terlihat setelah keputusan: berkurangnya konflik ulang, terpenuhinya reparasi, pulihnya rasa aman, dan adanya reintegrasi. Hukum pidana yang manusiawi tidak berhenti ketika berkas ditutup. “Sidung pangkataon, sidung parbadaan.” — Selesainya pembicaraan semestinya berarti selesainya perselisihan; finalitas hukum harus dapat dirasakan dalam kehidupan sosial.

4. Hukum yang Mendengar Sungai: Dari Izin Lingkungan ke Keadilan Ekologis

Hukum lingkungan modern memiliki perangkat yang semakin kompleks: izin, persetujuan lingkungan, standar emisi, instrumen ekonomi, penegakan administratif, perdata, dan pidana. Namun kerusakan tetap terjadi karena persoalan ekologis tidak selalu lahir dari ketiadaan aturan. Sering kali masalahnya adalah cara hukum memandang alam.

Ketika sungai hanya dilihat sebagai sumber air, hutan sebagai komoditas, dan tanah sebagai lokasi investasi, hukum cenderung menghitung kerusakan setelah nilai ekonomi ditentukan. Pengalaman masyarakat adat menawarkan pandangan relasional: alam adalah ruang hidup yang menghubungkan penghidupan, identitas, kesehatan, budaya, dan masa depan.

Nusantara Integrative Ecological Jurisprudence mengembangkan empat lapis pengujian: human justice, community justice, ecological justice, dan intergenerational justice. Suatu proyek dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia sekarang tetapi tetap gagal apabila merusak kapasitas ekologis dan memindahkan biaya kepada generasi berikutnya.

Perspektif ini juga mengubah makna sanksi. Hukuman terhadap perusak lingkungan tidak cukup berupa pembayaran yang kemudian diperlakukan sebagai harga kerusakan. Restorasi harus memulihkan fungsi ekologis sejauh mungkin, memperbaiki kerugian komunitas, dan mencegah pengulangan.

Pengetahuan lokal penting, tetapi tidak boleh diidealkan. Klaim mengenai praktik perlindungan sungai, hutan, tanah ulayat, dan sumber air harus diverifikasi. Yang dicari bukan romantisasi bahwa masyarakat adat selalu ekologis, melainkan institusi, norma, dan insentif apa yang benar-benar mampu menjaga lingkungan.

Menuju 2045, ecological jurisprudence harus masuk ke jantung pembangunan, bukan menjadi catatan kaki setelah keputusan investasi dibuat. Hukum yang baik tidak hanya bertanya apakah proyek memiliki izin, tetapi apakah sistem kehidupan tetap mempunyai kemampuan untuk pulih. “Timbang mangonai, lilik manulus.” — Timbang dengan tepat dan teliti sampai ke akar; kerusakan ekologis tidak dapat dinilai hanya dari yang tampak di permukaan.

5. Masyarakat Hukum Adat: Dari Pengakuan Simbolik ke Perlindungan Efektif

Pengakuan masyarakat hukum adat sering dibicarakan seolah-olah tujuan akhir. Padahal recognition hanyalah satu titik dalam perjalanan hak. Komunitas yang telah diakui dapat tetap kehilangan akses terhadap wilayah, tidak dilibatkan dalam keputusan, atau berhadapan dengan izin sektoral yang lebih kuat secara administratif.

Existence–Recognition–Protection Continuum membedakan tiga lapisan. Existence adalah kenyataan sosial-historis. Recognition adalah tindakan negara yang memberi kepastian dan menghubungkan komunitas dengan administrasi publik. Protection adalah keadaan ketika hak benar-benar dapat digunakan, dipertahankan, dan dipulihkan ketika dilanggar.

Pembedaan ini penting karena indikator kebijakan dapat menyesatkan. Banyaknya surat keputusan pengakuan belum membuktikan perlindungan efektif. Kita perlu melihat akses terhadap tanah, sumber daya, partisipasi, kelembagaan, penyelesaian konflik, dan kemampuan memperoleh remedy.

Continuum juga menuntut negara menghindari administrative invisibility. Komunitas yang dokumentasinya lemah bukan otomatis komunitas yang tidak memiliki sejarah. Metode pembuktian harus mampu membaca arsip, sejarah lisan, batas sosial, praktik penguasaan, dan relasi ekologis secara hati-hati.

Pada saat yang sama, perlindungan komunitas harus mencakup anggota di dalamnya. Perempuan, anak, kelompok miskin, dan mereka yang berbeda pendapat tidak boleh kehilangan constitutional protection hanya karena sengketa terjadi dalam ruang adat.

Model ini mengubah pertanyaan kebijakan dari 'apakah masyarakat adat sudah diakui?' menjadi 'apakah pengakuan telah menghasilkan kemampuan nyata untuk hidup, berpartisipasi, mempertahankan hak, dan memperoleh keadilan?' “Habang binsang-binsang, landit gotong-gotong; salumpat saindege, sasari sahata.” — Langkah bersama bernilai ketika tidak ada pihak yang ditinggalkan; pengakuan harus berjalan seiring dengan perlindungan.

6. Tanah Bukan Sekadar Sertifikat: Relational Agrarian Justice

Tanah adalah salah satu ruang tempat fragmentasi hukum paling mudah terlihat. Sertifikat berbicara tentang title; masyarakat berbicara tentang penguasaan dan sejarah; kehutanan berbicara tentang kawasan; pertambangan tentang izin; perkebunan tentang konsesi; investor tentang kepastian; lingkungan tentang daya dukung. Masing-masing dapat benar dalam rezimnya sendiri dan tetap bertabrakan di lapangan.

Relational Agrarian Justice menolak penyederhanaan tanah sebagai commodity semata. Tanah adalah legal-social-ecological relationship. Ia menghubungkan pemegang hak, penggarap, komunitas, leluhur, mata pencaharian, investasi, air, hutan, dan generasi mendatang.

Konsekuensinya, penyelesaian konflik tidak cukup menentukan siapa yang memiliki dokumen paling kuat. Harus dipetakan status hak, penguasaan faktual, legitimasi historis, kewenangan adat, investasi, fungsi ekologis, dan ketergantungan sosial. Dari pemetaan itu terlihat apakah konflik sesungguhnya berasal dari tumpang tindih norma, data yang tidak sinkron, atau desain kebijakan yang mengabaikan hubungan tertentu.

Kepastian investasi tetap penting. Namun kepastian yang menghapus fakta sosial akan menghasilkan biaya hukum baru: protes, litigasi, keterlambatan proyek, ketidakpercayaan, dan kerusakan. Sebaliknya, perlindungan komunitas tanpa kepastian batas dan tata kelola juga dapat melahirkan konflik internal.

RAJM karena itu tidak memihak satu kategori secara otomatis. Ia menguji kualitas hubungan. Tujuannya adalah menemukan konfigurasi hak, kewajiban, kompensasi, partisipasi, restorasi, dan pembagian manfaat yang paling kompatibel dengan keadilan sosial serta keberlanjutan.

Indonesia Emas membutuhkan agraria yang produktif, tetapi produktivitas harus dibaca lebih luas daripada nilai transaksi tanah. Tanah yang menopang kehidupan, mengurangi konflik, menjaga ekologi, dan memberi kepastian yang adil adalah aset peradaban. “Temba ra rarat, sapangalean togu.” — Beban yang berat menjadi ringan ketika dipikul bersama; manfaat dan risiko penguasaan tanah harus dibagi secara adil.

7. Plural tanpa Terpecah: Membangun Integrative Legal Pluralism

Indonesia adalah laboratorium legal pluralism. Hukum negara, adat, agama, kontrak, administrasi, dan norma transnasional bertemu setiap hari. Pluralitas ini bukan gangguan sementara yang harus dihapus; ia merupakan kenyataan struktur sosial Indonesia.

Masalah muncul ketika pluralitas tidak memiliki interface. Dua institusi dapat merasa sama-sama berwenang. Satu hak dapat diakui oleh satu rezim dan diabaikan oleh rezim lain. Sebuah putusan dapat selesai secara formal tetapi tidak diterima oleh komunitas. Fragmentasi lahir bukan karena terlalu banyak norma, melainkan karena hubungan antar-norma tidak dirancang.

Integrative Legal Pluralism menawarkan lima unsur: plurality, constitutional compatibility, substantive justice, institutional coordination, dan social legitimacy. Tidak semua norma harus dilebur. Yang diperlukan adalah protokol ketika norma bertemu.

Normative Interface Protocol dapat memulai dengan pertanyaan: norma apa yang berlaku, siapa subjeknya, institusi mana berwenang, constitutional floor apa yang tidak boleh dilanggar, bagaimana bukti dipertukarkan, bagaimana konflik forum diselesaikan, dan remedy mana yang dapat bekerja lintas sistem.

Pendekatan ini penting untuk agraria, masyarakat adat, keluarga, sumber daya alam, bahkan ekonomi digital. Vendor teknologi, instansi pemerintah, dan regulasi data pun membentuk pluralitas baru yang memerlukan pembagian tanggung jawab.

Integrasi akhirnya bukan keseragaman. Ia adalah coherent diversity: kemampuan sistem mempertahankan perbedaan sambil menyediakan jalan ketika perbedaan itu menghasilkan konflik. “Salumpat saindege, sasari sahata.” — Berjalan seirama tidak berarti menjadi seragam; perbedaan dapat dipelihara bila arah bersama tetap dijaga.

8. Adat Juga Harus Diuji: HAM, Proporsionalitas, dan Transformasi Sanksi

Pembicaraan tentang local wisdom sering berhenti pada pujian. Padahal teori yang serius harus mampu mengkritik sumber inspirasinya sendiri. Beberapa sanksi yang dikaitkan dengan tradisi Surat Tumbaga Holing—seperti pengucilan, pembatasan suara, pengusiran, pemutusan pengakuan sosial, atau kehilangan akses ekonomi—menuntut pengujian yang ketat.

Langkah pertama adalah kehati-hatian historis. Istilah, makna, variasi lokal, dan apakah praktik tersebut masih berlaku harus dibuktikan melalui penelitian lapangan dan sumber yang dapat diverifikasi. Tidak boleh ada generalisasi bahwa seluruh komunitas Mandailing–Angkola menerapkan bentuk yang sama.

Langkah kedua adalah memisahkan normative aim dari punitive form. Perlindungan sumber air, kejujuran dalam musyawarah, ketertiban komunitas, dan tanggung jawab pelaku dapat merupakan tujuan yang legitimate. Tetapi pengucilan permanen atau pencabutan hak yang sangat luas belum tentu diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

CTISM menguji legality, legitimate aim, due process, necessity, proportionality, human-rights compatibility, dan restorative alternative. Urutannya penting. Tradisi tidak dibatalkan hanya karena berbeda, tetapi pembatasan hak juga tidak dibenarkan hanya karena tradisional.

Dari pengujian itu terdapat empat kemungkinan: retain, modify, substitute, atau prohibit. Sanksi yang ringan dan proporsional dapat dipertahankan. Bentuk tertentu dapat dibatasi durasinya. Eksklusi dapat diganti restitusi, kerja pemulihan, permintaan maaf, atau restorasi ekologis. Bentuk yang menyerang inti martabat harus ditolak.

Inilah mekanisme self-correction IIN. Kemampuan mengoreksi adat bukan tanda menjauh dari Nusantara; justru itu cara memastikan tradisi dapat hidup di dalam negara konstitusional. “Pantun do hangoluan, tebe do hamagoan.” — Kepatutan memelihara kehidupan; hukuman yang kehilangan ukuran dapat merusak tatanan yang hendak dijaganya.

9. Dari Patik ke Algoritma: Mengapa AI Pemerintah Harus Dapat Digugat

Kecerdasan artifisial membawa persoalan hukum ke wilayah yang tampak sangat jauh dari Sopo Godang. Sistem dapat menyaring permohonan, menentukan prioritas, mendeteksi risiko, atau memberi rekomendasi kepada pejabat. Ketika output itu memengaruhi hak warga, algoritma menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan.

Relevansi Patik–Uhum–Ugari bukan karena tradisi lama telah membayangkan AI. Relevansinya berada pada tingkat prinsip pengendalian keputusan. Patik menjadi lawful and bounded AI: penggunaan algoritma harus mempunyai dasar, tujuan, dan batas. Uhum menjadi fair AI: akurasi agregat tidak cukup jika error membebani kelompok tertentu.

Ugari menjadi explainable, contestable, and accountable AI. Warga perlu mengetahui ketika AI memainkan peran material, memperoleh alasan yang bermakna, memperbaiki data yang salah, dan meminta peninjauan manusia. Dalihan na Tolu menambahkan relational human-centeredness: dampak algoritma harus dilihat pada rumah tangga, komunitas, kelompok rentan, dan konteks sosial.

IAJM menguji legality, fairness, explainability, human oversight, contestability, proportionality, social legitimacy, serta accountability and remedy. Matriks ini menolak automated legitimacy by performance. Sistem tidak memperoleh kewenangan hanya karena lebih cepat atau akurat.

Human oversight pun harus nyata. Pejabat yang sekadar mengesahkan rekomendasi mesin bukan pengawasan. Ia harus memahami keterbatasan sistem, dapat melakukan override, dan bertanggung jawab atas keputusan akhir. Jika satu keberatan mengungkap bias sistemik, remedy harus menjangkau kelompok lain yang terdampak.

Tujuan Indonesia bukan hanya digital government. Yang lebih penting adalah constitutional digital government: teknologi meningkatkan kapasitas negara, tetapi warga tetap menjadi subjek hukum yang dapat mengetahui, memahami, menantang, dan memperoleh pemulihan. “Sulu-sulu na nagodang, naso ra posa; patik na pitu, naso ra sasa.” — Obor hukum tidak boleh padam ketika keputusan berpindah dari meja pejabat ke sistem algoritmik.

10. Ius Integrum Nusantara 2045: Dari Reformasi Sektoral ke Peradaban Hukum

Kesembilan tema sebelumnya memperlihatkan pola yang sama. Recognition belum tentu protection. Legal settlement belum tentu social settlement. Title belum tentu relational justice. Transparency belum tentu contestability. Legalitas belum tentu keadilan. Pola ini menunjukkan bahwa banyak kegagalan hukum terjadi pada ruang di antara kategori.

IIN 2045 menjadikan ruang antar-kategori itu sebagai objek utama. Civilizational Integrative Legal Development Matrix menguji values, norms, rights, institutions, society, ecology, technology, dan justice. Civilization ditempatkan sebagai outcome, bukan dalam arti superioritas budaya, tetapi kualitas kehidupan bersama yang dihasilkan hukum.

Values menguji arah moral dan konstitusional. Norms menguji koherensi aturan. Rights menguji apakah hak efektif. Institutions menguji kewenangan dan koordinasi. Society menguji legitimasi dan pemulihan. Ecology menguji keberlanjutan sistem kehidupan. Technology menguji akuntabilitas inovasi. Justice menilai distribusi hasil keseluruhan.

Dari sini lahir prinsip systemic compatibility: perubahan pada satu domain tidak boleh dinilai sukses apabila menghasilkan disintegrasi serius pada domain lain. Investasi yang cepat tetapi menimbulkan konflik hak dan ekologi memerlukan koreksi. Digitalisasi yang efisien tetapi menghilangkan due process juga belum selesai.

Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan RPJPN 2025–2045 yang memang disusun untuk menghadapi perubahan pesat di berbagai bidang. Pembangunan dua puluh tahun memerlukan kemampuan melihat konsekuensi lintas sektor, bukan sekadar keberhasilan kementerian atau rezim hukum masing-masing.

IIN tidak mengambil tempat Pancasila dan UUD 1945. Keduanya tetap normative foundation. IIN menawarkan jurisprudential method untuk menghubungkan fondasi itu dengan living law, pluralitas institusi, fakta sosial, ekologi, dan teknologi.

Pada tahap empiris, gagasan ini dapat diuji melalui reformasi nasional yang berbeda: pidana dan restorative justice, masyarakat adat, agraria-SDA, lingkungan, pelayanan digital, serta AI. Jika reformasi dengan integrasi rendah ternyata secara konsisten menghasilkan outcome yang lebih baik, konstruksi IIN harus bersedia direvisi. Keterbukaan terhadap falsifikasi itulah yang membedakan teori dari slogan.

Pada akhirnya, Civilizational Integrative Jurisprudence mengajukan formula yang sederhana tetapi berat: constitutional integrity, normative coherence, effective rights, institutional interoperability, social legitimacy, ecological continuity, accountable technology, dan substantive justice harus bergerak sebagai satu kesatuan. “Sulu-sulu na nagodang, naso ra posa.” — Peradaban hukum memerlukan cahaya yang tetap menyala ketika zaman, teknologi, dan bentuk kekuasaan berubah.

Dari Sepuluh Gagasan ke Satu Agenda Pembaruan

Jika dibaca terpisah, sepuluh tema tersebut tampak bergerak dari hukum adat ke AI dengan jarak yang sangat jauh. Namun justru jarak itu menjadi pengujian terhadap daya jelajah sebuah teori. Suatu jurisprudensi tidak cukup kuat apabila hanya dapat menjelaskan tempat kelahirannya. Ia harus mampu dibawa ke problem lain tanpa kehilangan disiplin metodologis.

Benang merah IIN adalah integrasi yang bersyarat. Living law diintegrasikan tetapi diuji konstitusi. Restorasi diutamakan tetapi hak korban dijaga. Relasi agraria dipertimbangkan tetapi kepastian hak tidak dihapus. Pluralitas diterima tetapi konflik antarsistem memerlukan interface. Tradisi dihormati tetapi sanksinya diuji HAM. Teknologi digunakan tetapi tanggung jawab manusia tidak boleh hilang.

Dengan cara itu, indigenous jurisprudence tidak diposisikan berlawanan dengan universal human rights. Keduanya dapat berdialog melalui constitutional floor dan proportionality. Pengetahuan lokal tidak menjadi alasan menutup diri dari standar global, sementara standar global tidak harus menghapus konteks sosial tempat hukum bekerja.

Agenda berikutnya adalah pembuktian. CCT, IRLIM, IRJM, EIJM, ERPC, RAJM, ILPM/NIP, CTISM, IAJM, dan CILDM harus diterapkan pada data nyata. Setiap matriks perlu diuji reliabilitas indikatornya, variasi antar-kasus, dan kemampuannya memprediksi atau menjelaskan outcome. Hanya dengan demikian IIN dapat berkembang dari conceptual architecture menjadi research programme.

Pekerjaan empiris juga akan membantu mengoreksi istilah dan narasi tentang Surat Tumbaga Holing. Tradisi lisan memiliki variasi, dan sumber tertulis tidak selalu seragam. Karena itu setiap petuah, sanksi, struktur otoritas, serta praktik marpokat harus ditempatkan dengan atribusi dan konteks yang tepat. Kehati-hatian ini bukan kelemahan; ia adalah syarat agar pengetahuan adat tidak diperlakukan secara serampangan.

Pada tingkat kebijakan, pendekatan integratif dapat diwujudkan melalui impact assessment yang tidak hanya ekonomis. Pembentukan regulasi dan kebijakan strategis dapat menilai constitutional impact, rights impact, ecological impact, institutional interface, digital risk, serta social legitimacy. Untuk proyek atau sistem berisiko tinggi, pengujian harus lebih ketat.

Indonesia tidak kekurangan lembaga. Yang sering kurang adalah mekanisme yang melihat hubungan antar-lembaga dan antar-rezim. Karena itu gagasan National Legal Integration Observatory dapat dikembangkan di lingkungan akademik sebagai pusat pemantauan evidence-based: bukan regulator baru, tetapi tempat mengumpulkan data tentang titik-titik disjunction hukum dan outcome pembaruan.

Jika pekerjaan ini dilakukan konsisten, Indonesia dapat menawarkan kontribusi pada jurisprudensi global bukan hanya melalui studi kasus tentang adat, melainkan melalui konsep yang lahir dari pengalaman Nusantara dan mampu berdialog dengan rule of law, legal pluralism, restorative justice, ecological jurisprudence, proportionality, serta algorithmic governance.

Penutup Reflektif — Emas yang Tidak Diukur oleh Angka

Seratus tahun kemerdekaan akan datang hanya sekali. Kita dapat tiba di 2045 dengan gedung lebih tinggi, jaringan lebih cepat, industri lebih besar, dan mesin yang lebih pintar. Tetapi kemajuan itu akan kehilangan makna jika hukum tetap membuat orang kecil merasa jauh dari keadilan, masyarakat adat menjadi asing di tanahnya sendiri, sungai membayar harga pembangunan, atau keputusan algoritmik tidak dapat dipertanyakan.

Peradaban hukum tidak lahir dari banyaknya undang-undang. Ia lahir ketika aturan mempunyai arah moral, institusi mampu bertanggung jawab, hak dapat dinikmati dalam kenyataan, konflik diselesaikan tanpa mewariskan dendam, pembangunan menghormati daya hidup alam, dan teknologi tetap berada di bawah kendali manusia.

Surat Tumbaga Holing memberi kita sebuah ingatan normatif. Patik mengingatkan bahwa kekuasaan memerlukan batas. Uhum mengingatkan bahwa hukum harus ditimbang dengan adil. Ugari mengingatkan bahwa cara mencapai keputusan menentukan martabat hasilnya. Dalihan na Tolu mengingatkan bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan dalam relasi.

Ius Integrum Nusantara mencoba membawa ingatan itu melintasi zaman. Ia tidak meminta Indonesia kembali ke masa lalu. Sebaliknya, ia bertanya apakah masa depan dapat dibangun tanpa kehilangan kebijaksanaan tentang batas, keadilan, kepatutan, pemulihan, dan hubungan dengan alam.

Di sinilah makna 'integrum' memperoleh bobotnya. Keutuhan bukan berarti semua hal dibuat sama. Keutuhan adalah kemampuan menyatukan perbedaan tanpa mematikan identitasnya; menjaga kepastian tanpa membekukan keadilan; mengakui hak individu tanpa memutus tanggung jawab sosial; memanfaatkan alam tanpa menghancurkan keberlanjutannya; dan menggunakan AI tanpa menyerahkan kemanusiaan kepada mesin.

Indonesia Emas pada akhirnya bukan warna pada statistik pembangunan. Ia adalah kualitas hubungan antara negara dan warga, manusia dan alam, tradisi dan modernitas, kekuasaan dan tanggung jawab. Jika hubungan itu adil, kemajuan akan mempunyai jiwa. Jika tidak, emas dapat berkilau di permukaan tetapi rapuh di dalam.

Dari Sopo Godang menuju negara digital, bentuk ruang musyawarah berubah, tetapi pertanyaan terdalam hukum tetap bertahan: apakah yang benar telah dilakukan dengan cara yang adil, apakah yang kuat bersedia dibatasi, apakah yang lemah sungguh didengar, dan apakah keputusan hari ini layak diwariskan kepada mereka yang belum lahir.

Maka pekerjaan menuju 2045 bukan hanya membangun hukum untuk masa depan. Kita harus membangun masa depan yang layak disebut beradab melalui hukum. “Somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru.” — Hormati yang patut dihormati, berhati-hatilah dalam relasi setara, dan rangkul yang membutuhkan kelembutan; kemajuan hanya menjadi peradaban ketika kekuasaan dijalankan dengan hormat, kehati-hatian, dan kepedulian.

Rujukan Pilihan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. 2021.

United Nations. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2007.

OECD. OECD AI Principles.

Alexy, Robert. A Theory of Constitutional Rights. Oxford University Press.

Barak, Aharon. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge University Press.

Griffiths, John. “What Is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.

Merry, Sally Engle. “Legal Pluralism.” Law & Society Review.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice.

Yeung, Karen. “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation.” Regulation & Governance.

Literatur dan penelitian mengenai Surat Tumbaga Holing, hukum adat Mandailing–Angkola, perlindungan lingkungan, masyarakat hukum adat, dan pluralisme hukum.

Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua