1,13 Juta Anak Tak Lanjut SMA, PJJ Jadi Ikhtiar Menjangkau yang Tak Terjangkau
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): “Angka putus sekolah SMA ini bukan sekadar angka. Kita sedang bicara tentang masa depan anak-anak bangsa,"ujar Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen, Saryadi, memulai sesi jumpa media sore itu, Kamis (23/4/2026) di Tangerang, Banten.
Saryadi didampingi Ketua Tim Kerja PKPLK Budi Priantoro dan penanggung jawab program, Mukhlis.
Saryadi bicara dalam konteks Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hadir skala penuh yang diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti malam harinya.
Dia lantas menyebutkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyeburkan ada lebih dari 4 juta anak di Indonesia tercatat tidak bersekolah atau dalam bahasa program adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Dari jumlah itu, sebanyak 1.131.429 anak usia 16–18 tahun seharusnya berada di bangku SMA, namun sebagian besar belum mengakses pendidikan.
Di balik angka tersebut, tersimpan beragam persoalan yang membuat anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah. Sekitar 217 ribu anak usia SMA tercatat putus sekolah, 337.914 anak tidak melanjutkan setelah lulus SMP, dan 575.863 anak bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Realitas ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata.
Sebaran anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah SMA terbesar berada di Jawa Barat (106 ribu), disusul Jawa Tengah (59 ribu) dan Jawa Timur (53 ribu). Sementara Papua Pegunungan mencatat jumlah terendah, yakni 208 anak.
Hambatan geografis masih menjadi tantangan nyata. Banyak anak harus menempuh jarak belasan hingga puluhan kilometer untuk mencapai sekolah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sekitar 1.900 desa masih masuk kategori akses sulit.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur juga belum terselesaikan. Data Dapodik mencatat lebih dari setengah juta sekolah berada dalam kondisi rusak.
Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar anak tidak sekolah, yakni mencapai 22,5 persen. Bahkan, sekitar 45 persen anak usia SMA tidak melanjutkan pendidikan karena harus membantu keluarga.
Biaya transportasi menuju sekolah pun menjadi beban tambahan, yang dalam beberapa studi dapat mencapai 22 persen dari total biaya pendidikan.
Selain itu, tantangan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan juga masih besar. Indonesia kekurangan sekitar 120 ribu guru, dengan distribusi yang belum merata. Di daerah 3T, sekitar 38 persen SMA belum memiliki guru mata pelajaran lengkap.
Menurut Saryadi, PJJ dirancang sebagai solusi sistemik untuk menjawab berbagai hambatan tersebut.
“Kalau murid tidak bisa datang ke sekolah, maka melalui PJJ, sekolah yang akan mendatangi murid,” ujarnya.
Melalui PJJ, distribusi guru dapat dilakukan lintas wilayah, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi siswa yang harus membantu orang tua, seperti bekerja di sektor pertanian atau perkebunan.
"PJJ juga diharapkan menjadi langkah preventif bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah, termasuk mereka dengan mobilitas tinggi," imbuh Saryadi.
Ketua Tim Kerja PKPLK Budi Priantoro menambahkan, uji coba PJJ pada 2025 di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, menjadi contoh implementasi. Keterbatasan tenaga pengajar diatasi melalui kemitraan dengan SMA 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Model pembelajaran yang diterapkan menggabungkan sistem daring dan tatap muka, guna menjaga kualitas interaksi belajar.
Pada 2026, program ini diperluas secara nasional dengan melibatkan 82 satuan pendidikan, terdiri dari 20 sekolah induk dan 62 sekolah mitra.
Sekolah induk berperan sebagai pusat pengelolaan di tingkat provinsi, sementara sekolah mitra menjangkau kantong anak tidak sekolah di kabupaten/kota.
"Jangan diartikan PJJ di sekolah ini hanya soal Internet. Di sini akan diberikan juga modul-modul pembelajaran dalam bentuk buku. Jadi meski terkendala Internet, siswa tetap bisa belajar melalui modul yang dicetak dan dibagikan," jelas Budi.
Tetap ada sesi tatap muka selama beberapa kali dalam satu semester, tetapi jumlahnya tidak banyak, mungkin tidak sampai 8 kali.
"Ini mirip-mirip dengan metode pembelajaran ala Universitas Terbuka (UT). Ada sinkronus atau belajar real time lewat daring maupun tatap muka, dan ada juga belajar dengan metode asingkronus atau mandiri," papar Budi.
Budi mengatakan, melalui program yang masih awal ini, Kemendikdasmen menargetkan sekitar 3.500 siswa dapat terlayani PJJ secara penuh di 34 provinsi. (Id11)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…