Zukhri Desak Pemkab Pidie Gandeng Pers, Publikasi Jelas Kinerja
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): Aktivis mahasiswa 98, Zukhri Mauluddinsyah Adan, yang juga sebagaim Tim Media Pemkab Pidie menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Ia melihat betapa pentingnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie untuk selalu membangun sinergi kuat dengan wartawan agar setiap program tidak berjalan dalam sunyi.
Dorongan agar pemerintah daerah lebih terbuka terhadap media terus menguat. Pernyataan ini disampaikan Zukhri Mauluddinsyah Adan dalam diskusi ringan bersama Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pidie, Muhammad Riza (Boim), di salah satu kafe di Kota Sigli, Selasa (5/5/2026).
Dalam suasana santai namun penuh gagasan, Zukhri menyoroti masih lemahnya publikasi kegiatan pemerintah daerah.
Menurut Zukhri, yang juga sebagai aktivis 98 yang lama bersentuhan dengan dinamika gerakan publik, pers memiliki posisi strategis dalam menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada masyarakat.
“Pers itu denyut nadi demokrasi. Ia seperti lentera di malam gelap, menuntun arah agar pembangunan tidak tersesat di tengah jalan,” ujar Zukhri.
Ia menilai, hingga saat ini masih banyak Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang belum menjadikan media sebagai mitra strategis. Akibatnya, capaian pembangunan tidak sepenuhnya diketahui masyarakat, bahkan berpotensi luput dari perhatian pemerintah daerah dan leboh lebih pemerintah pusat.
“Kerja pemerintah itu ibarat menanam pohon di hutan sunyi. Ia tumbuh, tetapi tidak terlihat. Dengan pers, pohon itu menjadi teduh dan dirasakan banyak orang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Pidie, Muhammad Riza (Boim-red), menegaskan bahwa pers harus memberi manfaat nyata bagi publik. Ia menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi dan mengawal kebijakan pemerintah.
“Pers itu seperti cahaya yang membuka jendela, membiarkan masyarakat melihat dengan jernih apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ujar Riza.
Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pers harus dibangun dalam kerangka profesional dan terbuka.
“Kalau pemerintah berjalan tanpa pers, itu seperti kapal tanpa kompas, bergerak, tetapi arah bisa berubah tanpa kendali,” katanya.
Riza menambahkan, pihaknya siap mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme media di Pidie agar mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Kami di SMSI siap menjadi penjaga keseimbangan. Pers bukan hanya corong suara, tetapi juga penimbang agar langkah pembangunan tetap lurus,” tegasnya.
Ia juga berharap Pemkab Pidie tidak ragu membuka ruang komunikasi yang lebih luas, termasuk menyediakan akses data dan informasi yang akurat kepada media pers dan wartawan.
“Menutup informasi itu seperti menutup pintu rumah sendiri, yang terkurung bukan orang luar, tetapi kepercayaan publik,” tambahnya.
Akademisi yang juga pemerhati pembangunan dan birokrasi Pidie, Dr Rahmad, turut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan pers dalam mendorong efektivitas pelayanan publik.
Menurutnya, tanpa publikasi yang kuat, berbagai upaya pembenahan birokrasi akan sulit terukur dan dievaluasi oleh masyarakat.
“Birokrasi tanpa transparansi itu seperti mesin yang bekerja di ruang gelap, bergerak, tetapi tidak ada yang tahu apakah ia memperbaiki atau justru menyimpang,” ujar Dr Rahmad.
Ia menilai, keterbukaan informasi melalui media akan menjadi alat kontrol yang sehat sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat SKPK.
“Kalau pers dilibatkan, itu seperti memasang kaca di ruang kerja birokrasi, semua bisa melihat, dan karena itu semua akan lebih berhati-hati,” katanya.
Rahmad juga mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya dilakukan, tetapi harus dikomunikasikan secara luas agar kepercayaan masyarakat tumbuh.
“Kepercayaan itu seperti air jernih. Ia mengalir dari keterbukaan, dan akan keruh jika ditutup-tutupi,” tegasnya.
Peran strategis pers dalam pembangunan daerah memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan menjadi salah satu wujud kedaulatan rakyat.
UU Pers juga menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Selain itu, pers berperan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan landasan ini, hubungan antara pemerintah daerah dan pers seharusnya bersifat kemitraan yang saling menguatkan dalam kerangka demokrasi.
Dorongan untuk Pemkab Pidie
Zukhri, yakin Pemkab Pidie di bawah kepemimpinan Bupati H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Alzaizi Umar akan lebih aktif menggandeng pers dalam setiap tahapan pembangunan.
Menurutnya, langkah Bupati yang mulai turun langsung ke lapangan harus diikuti oleh keterbukaan SKPK dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Jangan hanya bekerja, tetapi pastikan masyarakat tahu. Pers adalah jembatan, tanpa itu, pesan pembangunan tidak akan sampai,” ujarnya.
Pernyataan Zukhri sebagai Tim Media Pemkab Pidie yang juga aktivis 98, dukungan Ketua SMSI Pidie, serta pandangan Rahmad sebagai pemerhati birokrasi menjadi penegasan bahwa peran pers tidak bisa dipinggirkan.
Dengan landasan hukum yang kuat, sinergi antara pemerintah daerah dan media menjadi fondasi penting agar pembangunan di Kabupaten Pidie tidak hanya berjalan, tetapi juga terdengar, diawasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…